Mitra Kerja Komisi III Ajukan Tambahan Anggaran

13-09-2018 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir (F-PG) saat ditemui Parlementaria  usai Raker dengan Kemenkum dan HAM, Kejagung, BNPT, dan MA, di Gedung Nusantara II DPR RI/Foto:Geraldi/Rni

 

Empat mitra kerja Komisi III DPR RI, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Mahkamah Agung (MA) mengajukan penambahan anggaran. Komisi III DPR RI akan mencermati kebutuhan tambahan anggaran itu, terutama yang bersentuhan dengan program prioritas kementerian dan lembaga.

 

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir hanya mendengarkan paparan usulan dari keempat mitra kerja, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018). Kemenkum HAM dalam pagu anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13,105 triliun. Menkum HAM Yasonna Laoly mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,026 triliun kepada Komisi III DPR RI.

 

Usulan tambahan juga diajukan oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 2,976 triliun dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 6,146 triliun. Sementara BNPT mengajukan tambahan sebesar Rp 155 miliar, dari pagunya sebesar Rp 699 miliar. Dan MA mengajukan tambahan pula sebesar Rp 4,482 triliun. Pagu anggaran MA sendiri untuk 2019 sebesar Rp 8,276 triliun.

 

“Permintaan tambahan akan dibahas oleh masing-masing poksi di Komisi III. Apakah menurut poksi-poksi Komisi III nanti masuk program prioritas atau tidak. Kalau masuk prioritas mungkin bisa disetujui. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya juga. Yang jelas, kalau bukan program prioritas tidak bisa. Nah, program prioritas dibicarakan di Panja Belanja Pusat di Banggar dengan pemerintah,” jelas Kahar usai memimpin rapat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dari Hulu Harus Maksimal
24-06-2019 / KOMISI III
Penyalahgunaan Narkotika memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas, mengingat kondisi peredaran narkotika...
Komisi III Targetkan Pengesahan UU Pemasyarakatan Sebelum Akhir Periode 2019
24-06-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bisa disahkan sebelum sebelum mengakhiri masa...
2020 Ditargetkan Ada Tiga Lapas Dengan Pengamanan Maksimal
24-06-2019 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dengan Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 di setiap Indonesia bagian timur, tengah, dan barat setidaknya memiliki...
Legislator dukung Penguatan Kewenangan Rupbasan
19-06-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, ada beberapa poin penting terkait revisi UU Nomor 12 tahun...