Mitra Kerja Komisi III Ajukan Tambahan Anggaran

13-09-2018 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir (F-PG) saat ditemui Parlementaria  usai Raker dengan Kemenkum dan HAM, Kejagung, BNPT, dan MA, di Gedung Nusantara II DPR RI/Foto:Geraldi/Rni

 

Empat mitra kerja Komisi III DPR RI, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Mahkamah Agung (MA) mengajukan penambahan anggaran. Komisi III DPR RI akan mencermati kebutuhan tambahan anggaran itu, terutama yang bersentuhan dengan program prioritas kementerian dan lembaga.

 

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir hanya mendengarkan paparan usulan dari keempat mitra kerja, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018). Kemenkum HAM dalam pagu anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13,105 triliun. Menkum HAM Yasonna Laoly mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,026 triliun kepada Komisi III DPR RI.

 

Usulan tambahan juga diajukan oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 2,976 triliun dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 6,146 triliun. Sementara BNPT mengajukan tambahan sebesar Rp 155 miliar, dari pagunya sebesar Rp 699 miliar. Dan MA mengajukan tambahan pula sebesar Rp 4,482 triliun. Pagu anggaran MA sendiri untuk 2019 sebesar Rp 8,276 triliun.

 

“Permintaan tambahan akan dibahas oleh masing-masing poksi di Komisi III. Apakah menurut poksi-poksi Komisi III nanti masuk program prioritas atau tidak. Kalau masuk prioritas mungkin bisa disetujui. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya juga. Yang jelas, kalau bukan program prioritas tidak bisa. Nah, program prioritas dibicarakan di Panja Belanja Pusat di Banggar dengan pemerintah,” jelas Kahar usai memimpin rapat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Profesionalisme Jadi Tantangan Aparat Penegak Hukum
19-02-2019 / KOMISI III
Tantangan aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga lembaga peradilan itu adalah soal profesionalisme. Karena profesionalisme ini menyangkut bagaimana...
Penyelesaian Penegakan Hukum Tak Mesti Dipenjara
19-02-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyoroti over kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Timur yang mencapai 121 persen...
Komisi III Apresiasi Polda Jatim Ungkap Prostitusi Online
19-02-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur atas prestasinya mengungkap kasus...
Pecat Petugas Lapas Penyalahguna Narkoba
17-02-2019 / KOMISI III
Para petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kedapatan menyalahgunakan narkoba sebaiknya dipecat saja. Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama...