Mitra Kerja Komisi III Ajukan Tambahan Anggaran

13-09-2018 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir (F-PG) saat ditemui Parlementaria  usai Raker dengan Kemenkum dan HAM, Kejagung, BNPT, dan MA, di Gedung Nusantara II DPR RI/Foto:Geraldi/Rni

 

Empat mitra kerja Komisi III DPR RI, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Mahkamah Agung (MA) mengajukan penambahan anggaran. Komisi III DPR RI akan mencermati kebutuhan tambahan anggaran itu, terutama yang bersentuhan dengan program prioritas kementerian dan lembaga.

 

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir hanya mendengarkan paparan usulan dari keempat mitra kerja, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018). Kemenkum HAM dalam pagu anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 13,105 triliun. Menkum HAM Yasonna Laoly mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,026 triliun kepada Komisi III DPR RI.

 

Usulan tambahan juga diajukan oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 2,976 triliun dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 6,146 triliun. Sementara BNPT mengajukan tambahan sebesar Rp 155 miliar, dari pagunya sebesar Rp 699 miliar. Dan MA mengajukan tambahan pula sebesar Rp 4,482 triliun. Pagu anggaran MA sendiri untuk 2019 sebesar Rp 8,276 triliun.

 

“Permintaan tambahan akan dibahas oleh masing-masing poksi di Komisi III. Apakah menurut poksi-poksi Komisi III nanti masuk program prioritas atau tidak. Kalau masuk prioritas mungkin bisa disetujui. Kalau tidak, ya tidak ada gunanya juga. Yang jelas, kalau bukan program prioritas tidak bisa. Nah, program prioritas dibicarakan di Panja Belanja Pusat di Banggar dengan pemerintah,” jelas Kahar usai memimpin rapat. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Peningkatan Kesejahteraan Hakim
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong peningkatan kesejahteraan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012...
Hak Warga Binaan Belum Terealisasi
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mencermati, hak-hak warga binaan atau narapidana (napi) belum sepenuhnya terealisasi dengan baik,...
Kekurangan Hakim di Indonesia Timur Perlu Mendapat Perhatian
05-11-2018 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku Utara mendapat beberapa keluhan dari Pengadilan Tinggi Agama terutama...
BNNP Daerah Kepulauan Perlu Perhatian Khusus
05-11-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Amir Uskara menilai, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara perlu ada perbaikan dari sisi...