PP 12 Tahun 2018 Penguatan bagi Fungsi DPRD

14-09-2018 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menerima Bapemperda DPRD Kabupaten Blitar. Foto: Arief/od

 

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten,  Provinsi,  dan Kota merupakan penguatan bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya.

 

Demikian dikemukakannya saat menerima audiensi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blitar,  Provinsi Jawa Timur, di Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

 

Dimyati mengatakan, amanat PP tersebut ialah untuk penguatan kelembagaan. Melalui PP ini, DPRD mendapatkan kewenangan lebih dalam menjalankan fungsinya di tingkat daerah. Salah satunya, DPRD berhak memilih Kepala dan Wakil Kepala Daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

 

DPRD juga berhak mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui menteri. Tak hanya itu, DPRD juga berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati/ wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian.

 

Sementara di bidang legislasi atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), ia menambahkan bahwa DPRD provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan pembentukan perda. Menurut PP tersebut, program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda.  Raperda dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

 

Karena itu, Dimyati menuturkan adanya PP Nomor 12 Tahun 2018 mengharuskan DPRD melakukan perubahan tata tertib (tatib) untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga DPRD bisa menjalankan fungsinya dengan baik. “Karena itu, dengan adanya perubahan ini, maka harus ada perubahan untuk penyesuaian terutama yang berkaitan dengan tata tertib,” katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bapemperda DPRD Blitar Candra Purnama menyampaikan terima kasih atas berbagai informasi,  masukan dan saran yang diberikan. Ia berharap dengan audiensi ini, maka rancangan perubahan tatib DPRD Blitar bisa segera dilaksanakan sebagai bentuk penguatan kelembagaan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diplomasi Modern Sinergikan Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat dan Parlemen
24-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Adopsi nilai-nilai demokrasi, komitmen global terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, munculnya isu-isu kontemporer serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi...
DWP DPR Berikan Edukasi Politik Sejak Dini
19-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Humas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan edukasi murid Taman Kanak-Kanak (TK) Risanti I dan TK...
Enam RUU Berpotensi Selesai Sebelum Akhir Periode 2019
19-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI mengundang 13 Sekjen atau diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) atau staf ahli...
Setjen DPR dan Kementerian Sepakat Percepat Penyelesaian RUU
18-06-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menerapkan sistem jemput bola dalam penyelesaian...