Komisi VI Setujui Pagu Anggaran BKPM, BP Batam dan BPKS Sabang

18-09-2018 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno saat memimpin rapat kerja dengan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).Foto :Runi/Rni

 

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2019 tiga mitra kerjanya, yakni Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang).

 

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018) itu, pertama menyetujui pagu anggaran BKPM tahun 2019 untuk disinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar Rp 516,060 miliar.

 

Besaran pagu anggaran BKBM tersebut di dalamnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teksnis sebesar Rp 228,887 miliar serta untuk program peningkatan daya saing penanaman modal sebesar Rp 287,183 miliar.

 

Kemudian, dilanjutkan politisi PAN tersebut, dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran BKPM sebesar Rp 200 miliar yang akan digunakan sebagai pelaksana dan pengelola sistem Online Single Submission (OSS).

 

Di dalam rapat yang sama, Komisi IV DPR RI juga menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2019 sebesar Rp 1,820 triliun, yang selanjutnya akan disingkroninasikan Banggar DPR RI. Dana tersebut, dialokasikan untuk program dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp 793,055 miliar dan utuk program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp 1.027 triliun

 

“Komisi VI DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran BP Batam tahun 2019 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 225 miliar, untuk pengembangan Bandara Hang Nadim sebesar Rp 200 miliar dan pengembangan jalan kolektor kawasan strategis nasional sebesar Rp 25 miliar,” papar Teguh.

 

Terakhir, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran BPKS Sabang tahun 2019 sebesar Rp 244,500 miliar. Dana tesebut dialokasikan untuk pembangunan Water Front Harbour sebesar Rp 226 miliar serta untuk dukungan manajemen sebesar Rp 18 miliar. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Pantau Stok Beras di Sumbar
20-03-2019 / KOMISI VI
Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani memantau ketersedian beras yang...
Bahan Baku Industri Farmasi Indonesia Masih Impor
14-03-2019 / KOMISI VI
Industri Farmasi Indonesia belum mempunyai bahan baku lokal yang bisa dipasok oleh industri kimia dasar nasional dalam mendukung kepentingan produksinya....
Legislator Dorong BUMN Farmasi Sediakan Obat Terjangkau
14-03-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong BUMN farmasi mengutamakan agar harga obat-obatan lebih terjangkau oleh masyarakat, juga...
Peluang Industri Obat Herbal Sangat Menjanjikan
14-03-2019 / KOMISI VI
Gaya hidup masyarakat di masa depan diprediksi akan lebih mengarah pada pola hidup yang healthy dan natural. Seiring dengan hal...