Penanganan Abrasi Laut Pantai Pebuahan Harus Diprioritaskan

21-09-2018 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra (baju putih) di sela-sela Kunspek Komisi IV DPR RI ke Bali, Rabu (19/9/2018). Foto: Azka/Man

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kota Denpasar, Provinsi Bali menemukan fakta bahwa akibat dampak abrasi, kondisi daerah itu sangat memperihatinkan. Melihat kondisi itu, Anggota Komisi IV DPR RI A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra menekankan agar penanganan abrasi laut itu menjadi prioritas.

 

Dalam kunjungan yang didampingi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, ia memastikan akan berkoordinasi dengan mitra kerja terkait untuk mengatasi masalah ini, dan segera membangun kembali jalan desa yang terdampak abrasi laut.

 

“Ini adalah situasi yang sangat parah sekali. Komisi IV dan Kementerian PUPR dan KKP hadir di sini, dan kemungkinan solusinya ialah lintas kementerian. Jadi pembangunan di sini, Pak Dirjen mengatakan akan melakukan komunikasi bilateral dengan kementerian-kementerian terkait, sehingga nantinya abrasi yang terjadi di pelabuhan ini bisa diatasi,” kata Bagus di sela-sela Kunspek Komisi IV DPR RI ke Bali, Rabu (19/9/2018).

 

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa anggaran untuk membangun Desa Pebuahan sekitar Rp 124 milliar, yang akan menggunakan dana APBN. Ia berharap pembangunannya harus dipikirkan secara matang. “Agar tidak adanya kebocoran dana karena kesalahan pelaksanaan, akan kita adakan perencanaan terlebih dahulu. Kita akan bicarakan dengan Kementerian PUPR, sehingga tidak salah perencanaan dan salah pelaksanaan,” ungkap politisi dapil Bali itu.

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ini menambahkan, dalam setahun diperkirakan tiga meter daratan hilang akibat tergerus ombak dampak dari pembangunan pelabuhan jeti PLTG Gilimanuk, Bali.

 

“Tetapi itu harus diteliti lebih lanjut yang paling penting adalah apa yang harus segera kita lakukan agar abrasi ini bisa segera diatasi, salah satunya tinggal melanjutkan pembangunan untuk membatasi laut yang sudah dilakukan di sana, dan juga sampai ujung. Tetapi ini harus saling berkoordinasi antar kementerian terkait,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

Daniel mengatakan bahwa penanganan ini harus diprioritaskan. Karena sejak 2015 lalu, desa tersebut terkena abrasi pantai akibat pembangunan pelabuhan dan perubahan arus. “Ini sudah sangat parah apalagi hingga banyak bangunan hingga pemukiman warga yang terkena dampak,” tandas politisi dapil Kalbar itu. (azk/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas di Paripurna
18-09-2019 / KOMISI IV
Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang ditambah proses sinkronisasi dan harmonisasi, akhirnya Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat...
Komisi IV Pertanyakan Keseriusan KLHK Atasi Karhutla
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI mempertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang...
Komisi IV Setujui Pagu Anggaran Kementan Tahun 2020
16-09-2019 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020...
UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lindungi Kekayaan Hayati dan Hewani
11-09-2019 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai dengan disepakatinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan...