Anggaran Pertemuan IMF-WB Sebaiknya untuk Bencana Alam

02-10-2018 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (F-Gerindra)/Foto:Iwan A/Iw

 

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pertemuan tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) pada 8-14 Oktober di Bali sangat fantastis, lebih dari Rp 1,1 triliun. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan dana untuk mendukung pertemuan IMF-WB 2018 mencapai Rp 6,9 triliun.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, sangat tidak tepat menggelontorkan anggaran sebesar itu untuk pertemuan dua lembaga keuangan dunia. Anggaran sebesar itu sebaiknya diberikan untuk penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah.

 

“Kami melihat anggaran yang dialokasikan untuk Annual Meeting IMF-World Bank, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk hal yang saat ini lebih prioritas. Seperti rehabilitasi Lombok, Palu, Donggala, atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung,” kata Heri dalam rilisnya kepada Parlementaria, Selasa (02/10/2018).

 

Selain acara tersebut dihelat di tengah suasana ekonomi yang memprihatinkan, juga tidak akan ada dampak positif yang betul-betul strategis bagi Indonesia. Sementara Bappenas berkeyakinan, pertemuan tersebut akan menyerap 18.000 wisatawan (hanya meningkat 0,3 persen), yang diklaim mendatangkan manfaat sebesar Rp 5,9 trilliun terhadap perekonomian Bali. Namun, Heri mengkritik obsesi Bappenas itu dengan mengatakan, sebagian besar pemilik hotel dan restoran di Bali adalah orang-orang asing.

 

Orang Indonesia justru hanya berperan sebagai pelayan, koki, dan sebagainya. Bukan pemilik hotel dan restoran. Dampak yang akan muncul bagi perekonomian lokal seperti yang pemerintah kampanyekan, patut dipertanyakan. Selama ini, resep yang selalu diberikan IMF kepada negara-negara yang menjadi pasiennya juga sangat textbook dan bersifat generic, seperti menaikkan suku bunga acuan, mencabut subsidi yang membebani keuangan negara, dan merestrukturisasi perbankan.

 

IMF, nilai Heri, tidak memperhatikan secara saksama seluk-beluk dualisme ekonomi yang melekat pada perekonomian Indonesia. Sejarah kemudian mencatat, kemerosotan ekonomi Indonesia berimbas pada turbulensi politik hingga kejatuhan rezim. “Sejak itu, masyarakat memiliki kesan yang kurang baik terhadap sepak terjang IMF. Mereka dipandang liberal, mengagungkan mekanisme pasar, dan menafikkan peran negara dalam urusan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

 

Anggota F-Gerindra DPR RI ini mengingatkan, restrukturisasi yang kini tengah digeber IMF tidak serta merta mengubah citra bagi negara berkembang yang dulu pernah jadi pasien IMF. Pembahasan perang dagang yang dikibarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada rival utamanya Cina, diperkirakan mendominasi pertemuan ini.

 

Sistem perdagangan global yang saat ini berkembang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi global dan membuat konsumen lebih miskin karena mahalnya harga yang harus dibayar. “Jika demikian halnya, Christine Lagarde akan bersedekap terenyuh menyaksikan penyesalan mendalam seluruh elemen bangsa. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari pertemuan yang berlangsung nanti?" imbuh Heri, penuh tanda tanya. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
14-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap...
Komisi XI Pertanyakan Strategi BI Hadapi Krisis Ekonomi
12-11-2019 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan strategi Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di tengah...
Pertumbuhan Ekonomi Masih Ditopang Komsumsi RT
08-11-2019 / KOMISI XI
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata masih ditopang konsumsi rumah tangga (RT). Tanpa konsumsi RT, angka pertumbuhan bisa merosot tajam. Dengan...
Pemerintah Harus Usut Tuntas Desa Fiktif Penerima Dana Desa
07-11-2019 / KOMISI XI
Keberadaan desa fiktif, atau desa yang tidak berpenghuni namun menerima Dana Desa mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI...