Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron

09-10-2018 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat memberikan keterangan.Foto Andri/Rni

 

Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

 

Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (09/10/2018). Heri ingin membantah pernyataan Presiden Jokowi itu sekaligus juga membantah pernyataan presiden yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

 

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar dan itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar; diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar; hiburan sebesar Rp 57 miliar; dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar," tutur Heri.

 

Sementara Bank Indonesia (BI) sendiri, sambung legislator Partai Gerindra ini, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan besarannya sekitar Rp 200 miliar. Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri.

 

“Jadi biaya sebesar Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali, seperti yang disampaikam Jokowi. Itu semua pos anggarannya terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN," papar Heri.

 

Legislator dari dapil Jabar IV ini memahami penyelenggaraan pertemuan IMF- WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan. Ia berharap, agar pemerintah menghemat anggaran yang ada. Apalagi, beberapa daerah sedang mengalami bencana alam. Biaya penghematan bisa digunakan untuk merehabilitasi daerah gempa dan membatu para korban. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Penjelasan Anggaran BI Tahun 2019
17-10-2018 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI dipimpin Ketuanya Melchias Marcus Mekeng menggelar rapat kerja bersama dengan jajaran Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo....
Tarif Cukai SKT Mestinya Lebih Rendah Dibanding SKM
16-10-2018 / KOMISI XI
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menerima berbagai masukan terkait persoalan rokokdarisejumlah industri...
Penerapan Cukai Rokok Harus Adil
16-10-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI Willgo Zainar mengatakan pada tahun 2019 cukai rokok akan mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Tentunya dengan kenaikan...
Pemerintah Diminta Revisi Iklan Rokok
16-10-2018 / KOMISI XI
Pemerintah didesak untuk merevisi iklan layanan masayarakat terkait iklan rokok yang cukup mendeskreditkan. Contohnya, peringatan di bungkus rokok atau gambar...