Guru Merupakan Pahlawan Bangsa

09-10-2018 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti Poernomo berfoto bersama dengan pembicara dan peserta Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar bertema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2”.Foto Oji/Rni

 

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti Poernomo mengatakan, Guru Honorer K-2 merupakan persoalan semua Komisi yang ada di DPR RI karena guru bukan hanya pengajar atau pendidik, tetapi pahlawan bangsa yang turut serta dalam memajukan Indonesia. Ia ingin ada komitmen bersama untuk memperjuangkan Guru Honorer K-2, karena kejayaan bangsa ada ditangan para guru.

 

“Guru Honorer K-2 merupakan persoalan semua Komisi yang ada DPR. Kita pernah rapat bersama-sama semua Komisi I sampai XI dengan Menpan, Menkeu, Mendikbud dan kita ingin ada komitmen bersama,” katanya saat menghadiri Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar bertema “Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

 

Marlinda memaparkan, guru honorer yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar 351.965 ribu yang akan diangkat secara bertahap sampai 2019 dan guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS akan dilakukan langkah lain yaitu dengan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Guru Honorer K-2 yang tidak lulus seleksi CPNS akan dilakukan langkah lain diantaranya membuka kesempatan bagi 12.883 ribu bekas tenaga guru honorer K-2 untuk mengikuti tes CPNS sesuai aturan UU bagi yang tidak memenuhi persyaratan akan dibukan kesempatan untuk tes PPPK,” papar legislator Partai Golkar itu.

 

Marlinda menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan mengawal dan memperjuangkan hak-hak Guru Honorer K-2 secara serius dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam waktu secepatnya Guru Honorer K-2 akan mendapatkan kepastian yang berdampak baik bagi kesejahteraan.

 

“Kami Komisi X akan mengawal dan memperjuangkan hak-hak Guru Honorer K-2 secara serius dan sungguh-sungguh, sehingga dalam waktu secepatnya diharapkan mereka akan mendapatkan kepastian yang bermanfaat,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Tengah itu. (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Minta Menpora Ikuti Proses Hukum
19-09-2019 / KOMISI X
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait...
Komisi X Kritisi Permohonan Penyesuaian Anggaran Kemenpora
17-09-2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI mengkritisi permohonan penyesuaian anggaran antar program dan fungsi sebesar Rp 20 miliar yang diajukan oleh Kementerian...
Pembahasan Revisi UU Dikdok Terkendala Pergantian Periode
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan revisi Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) tidak bisa diselesaikan dalam waktu...
Pemajuan Kebudayaan Jadi Acuan Dasar Pembangunan Negara
16-09-2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bisa menjadi acuan dasar pembangunan...