Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018

10-10-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/KOrkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Runi/Iw

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu.

 

“Pak Jokowi, batalkan itu PP. Kembalikan fungsi audit, hormati BPK. Hentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem. Kenapa ada penasehat Presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini,” tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018), ketika dimintai keterangan mengenai PP Nomor 43 Tahun 2018 yang baru saja ditandatangai Presiden Jokowi.

 

Menurut Fahri, dalam mengeluarkan PP yang benar, semua kebisingan dalam publik termasuk kejahatan di dalamnya, ditangkap melalui sistem. Makanya dalam korupsi yang penting adalah audit, auditlah yang menemukan fraud yang berujung pada kerugian negara. “Korupsi itu sudah ada alat mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari pelaporan, sampai penindakan sudah diatur secara detil,” tegasnya.

 

Fahri menambahkan, dalam birokrasi dan sistem administrasi yang ada di Indonesia, negara kehilangan 1 sendok makanpun akan terlihat, saking hebatnya sistem membaca aset itu. “Jadi sudahlah, ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp 50 juta yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja, tukang tangkap, rusak negara ini,” tambahnya.

 

Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengemukakan, ada mazhab berpikir yang salah. Kalau rakyat bisa saling lapor, masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

 

“Sekalian saja diberi Rp 300 juta untuk lapor narkoba, Rp 400 juta untuk lapor terorisme, Rp 1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Komitmennya Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina
17-10-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa DPR RI tetap komiten mendukung penuh Kemerdekaan Palestina dan berada satu penderitaan dengan...
Sistem Politik di Indonesia Miliki Kekhasan
17-10-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai sistem politik di Indonesia mempunyai kekhasan dibanding sistem politik di negara belahan dunia lainnya....
Ketua DPR Tegaskan Gedung DPR Termasuk Dalam Obyek Vital Negara
17-10-2018 / PIMPINAN
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo kembali menegaskan bahwa Pimpinan DPR bukan meminta BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI untuk...
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
16-10-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengusulkan Lapangan Tembak Perbakin di Kawasan Senayan, Jakarta untuk...