Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018

10-10-2018 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI/KOrkesra, Fahri Hamzah (F-PKS)/Foto:Runi/Iw

 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan dikeluarkannya PP itu.

 

“Pak Jokowi, batalkan itu PP. Kembalikan fungsi audit, hormati BPK. Hentikan kerja lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem. Kenapa ada penasehat Presiden begini, mengeluarkan PP ngawur begini,” tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018), ketika dimintai keterangan mengenai PP Nomor 43 Tahun 2018 yang baru saja ditandatangai Presiden Jokowi.

 

Menurut Fahri, dalam mengeluarkan PP yang benar, semua kebisingan dalam publik termasuk kejahatan di dalamnya, ditangkap melalui sistem. Makanya dalam korupsi yang penting adalah audit, auditlah yang menemukan fraud yang berujung pada kerugian negara. “Korupsi itu sudah ada alat mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari pelaporan, sampai penindakan sudah diatur secara detil,” tegasnya.

 

Fahri menambahkan, dalam birokrasi dan sistem administrasi yang ada di Indonesia, negara kehilangan 1 sendok makanpun akan terlihat, saking hebatnya sistem membaca aset itu. “Jadi sudahlah, ini orang disuruh saling lapor. Nanti orang korupsi Rp 50 juta yang lapor dapat Rp 200 juta, enak betul. Mendingan jadi tukang lapor saja, tukang tangkap, rusak negara ini,” tambahnya.

 

Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu mengemukakan, ada mazhab berpikir yang salah. Kalau rakyat bisa saling lapor, masalah bisa selesai. Kalau dianggap mazhab itu akan menyelesaikan semuanya, kenapa hanya korupsi yang pelapornya mendapat imbalan Rp 200 juta.

 

“Sekalian saja diberi Rp 300 juta untuk lapor narkoba, Rp 400 juta untuk lapor terorisme, Rp 1 miliar untuk lapor perusakan lingkungan, sekian ratus juta untuk perusak fasilitas publik, lalu sekian juta untuk laporkan KDRT atau trafficking,” tandas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kerja Sama Militer Indonesia - Tiongkok Perlu Ditingkatkan
21-06-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Tanjung menilai kerjasama antara Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bidang pertahanan...
Jalur Sutra Modern Menghubungkan Masyarakat Global
21-06-2019 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyambut baik proyek Jalur Sutra Modern yang dijalankan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui program...
DPR Dorong Raperdasus Anggota DPRD Papua Barat Segera Disahkan
18-06-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berjanji akan membantu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Ketua DPR Minta Masyarakat Kembali Eratkan Tali Persaudaraan
18-06-2019 / PIMPINAN
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh elemen bangsa mempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Hal...