Andi Fauziah Evaluasi Kinerja BKKBN

11-10-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (F-PG)/Foto:Geraldi/Iw

 

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengkritisi program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurutnya, pembentukan Kampung KB hanya sekedar seremonial, tidak ada tindak lanjut yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

 

“Bagaimana sih sebetulnya kelangsungan Kampung KB ini? Apakah sekedar seremonial pembentukan Kampung KB-nya, dan kemudian setelah itu tidak ada kegiatan,” cetus Ichi, sapaan akrabnya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKKBN beserta jajaran, di ruang rapat Komisi IX, Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

 

Menurut legislator Partai Golkar ini, program KB tidak ada progres yang berarti, padahal dia sudah mengingatkan berkali-kali dalam rapat, tapi tak kunjung ada perubahan. “Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, mengenai Kampung KB. Ini kalau kami melihat dari beberapa kampung KB yang sudah terbentuk, dan sudah saya sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya,” ungkap Ichi. 

 

Ia pun banyak menerimaaduan dari para kepala desa tentang mandeknya kegiatan di Kampung KB. “Keluhan-keluhan kepala desa kepada kami adalah, setelah terbentuk Kampung KB, tidak pernah ada intervensi lagi. Jadi betul-betul hanya seremonial. Ini mungkin perlu ditinjau kembali, mungkin perlu dibicarakan kembali kepada daerah. Apa yang harus dilakukan,” papar Andi. 

 

Berdasarkan laporan online per tanggal 9 Oktober 2018, jumlah Kampung KB yang tercatat adalah 9.821 Kampung KB. Seluruh Kampung KB yang telah dibentuk dilaporkan secara online. Dari total 1000 desa stunting, terdapat 284 yang sudah dibentuk menjadi Kampung KB. Secara nasional, pembentukan Kampung KB baru sampai dengan 9 Oktober 2018 (Triwulan IV) sebanyak 37 persen, sementara berdasarkan serapan anggaran telah menyerap 54 persen. 

 

“Tujuan dari dibentuknya Kampung KB itu ada banyak sekali dan itu terintegrasi, tetapi pada kenyataanya hanya sekedar seremonial pembentukan Kampung KB, atau sekedar pemasangan plang selamat datang Kampung KB,” ujar Anggota Dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III itu. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tata Kelola Obat Harus Dibenahi
20-09-2019 / KOMISI IX
Tata kelola penyediaan obat-obatan termasuk vaksin di sejumlah rumah sakit harus dibenahi. Ternyata ada masalah antara penyedia obat dan rumah...
Komisi IX Tinjau Tata Kelola Obat di Bali
20-09-2019 / KOMISI IX
Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi meninjau pengelolaan obat di...
Tenaga Pengawas K3 Yogyakarta Perlu Ditambah
12-09-2019 / KOMISI IX
Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak menghadapi kendala, baik dari sudut pandang pengusaha, pekerja,...
Komisi IX Luncurkan Buku Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
06-09-2019 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI meluncurkan buku putih berjudul “Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional”. Buku ini berisi uraian...