Tanpa Tenaga Honorer, Pelayanan Publik Rohil Tak Berjalan

12-10-2018 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Tabrani Maamun (kiri) saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (09/10/2018). Foto : Hendra/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Tabrani Maamun menyoroti diberhentikannya ribuan tenaga honorer oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau. Dengan kejadian pemecatan honorer tersebut, pelayanan publik di Pemkab Rohil tidak berjalan. Menurutnya, kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan untuk masyarakat yang selama ini bernaung dengan status honorernya tersebut sangat berdampak secara ekonomi.

 

“Ribuan tenaga honorer yang dirumahkan ini sepeti menjadi masalah dan menyakitkan hati. Di Rohil sekarang ini seperti kota mati. Seandainya tak diberhentikan saja ekonomi sudah sulit, apalagi seperti sekarang ini, makin sulit,” tegas Tabrani saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (09/10/2018).

 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Komisioner Ombudsman Ahmad Suaedy ini, legislator Partai Golkar itu menyampaikan, ironisnya tenaga honorer di Rohil yang diberhentikan, belum dibayarkan honornya. Bahkan pada tahun 2017 lalu, masih ada honor selama tiga bulan yang belum dibayarkan, termasuk pada 2018 ini.

 

Tabrani mengaku sangat menyayangkan kebijakan Pemkab Rohil yang dinilai tak pro masyarakat. Karena akibat kebijakan pemberhentian tersebut, sama saja ribuan masyarakat di Rohil menjadi pengangguran. Kondisi ini semakin menyulitkan Rohil di tengah APBD yang mengalami defisit anggaran.

 

“APBD mencapai Rp 1,5 triliun, masak untuk gaji honor dan menyelamatkan honorer tidak bisa. Kan kasihan kita, Rohil jadi kota mati sekarang. Kondisi ini bisa berdampak lebih besar lagi. Dikhawatirkan masalah sosial muncul dengan meningkatnya kriminalitas, akibat kekurangan lapangan pekerjaan,” khawatir legislator dapil Riau II ini. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Tunda Penyetujuan Rancangan PKPU Pasal 8 ayat 3
13-12-2018 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menyepakati untuk menunda persetujuan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal...
DPR Puji Keindahan Gedung Parlemen Myanmar
13-12-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono memuji keramahan Speaker of Myanmar Parliament (Ketua Parlemen Myanmar) Pyithu Hluttaw U...
Komisi II DPR Pastikan Netralitas ASN Banten
12-12-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa ia memastikan aparatur sipil negara (ASN) di Banten akan...
Tata Ruang KBB Jangan Sampai Seperti Puncak
12-12-2018 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agus Makmur Santoso mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, untuk mengatur tata ruang...