Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

17-10-2018 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR RI, H.Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018). Foto : Odjie/od

 

 

Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.

 

Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan. Kalau isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi. Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51% atas PT Freeport tersebut.

 

Realitas kondisi yang ada ini sungguh mengejutkan para Dewan di Komisi VII DPR. Karena dalam Rapat Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51% saham PT Freeport.  “Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

 

Menanggapi pertanyaan Gus Irawan terkait besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport, DIRUT Inalum, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport kepada PT Inalum adalah 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.

 

“Kalau 100% nya dari nilai value PT Freeport yaitu sekitar 7,55 miliar US Dollar, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar US Dollar atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport. Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.

 

Dikatakannya, kalau pemerintah telah masuk menjadi 51% pemegang saham di PT Freeport, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeportnya sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dananya kepada pemegang saham.

 

“Sementara value PT Freeport hanya 7,55%, tetapi PT Freeport punya kewajiban 13,59 miliar US Dollar. Artinya yang kita beli ini adalah nilai minus,” tandasnya.

 

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap isu lingkungan adalah PT Freeport Indonesia. Namun sebagai pemegang saham resmi, nantinya PT Inalum akan mendukung PT Freeport Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah isu lingkungan itu.

 

“Kalau memang isu lingkungan tersebut tidak terselesaikan dan menyebabkan IUPK nya tidak bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM, maka tidak mungkin dilakukan pembayaran. Sebab sesuai condition presedent yang ada dalam perjanjian, salah satu isinya adalah mengharuskan diterbitkannya IUPK. Dan di dalam IUPK itu ada lampiran khusus mengenai penyelesaian isu lingkungan,” ujarnya.

 

Dijelaskannya, PT Inalum berusaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti izin dan kondisi-kondisi yang perlu diselesaikan hingga Desember 2018. PT Inalum juga akan memfinalisasi pendanaannya dan diharapkan pada bulan November sudah dapat diselesaikan sehingga transasksi siap untuk dilakukan pada bulan Desember. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengecer BBM Harus Ditindak Tegas
04-04-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Ihwan Datu Adam menuturkan, pengecer bahan bakar minyak (BBM) harus ditindak tegas. Pasalnya, keberadaan pengecer BBM...
Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Komisi VII Tinjau Perusahaan Sawit di Riau
04-04-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Denny Jaya Abri Yani mengatakan, pihaknya mendapat aduan dari masyarakat Kabupaten Pelalawan bahwa ada perusahaan...
Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai Masih Manual
03-04-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI terkejut mengetahui pengelolaan limbah PT. Pertamina Refinery Unit (RU) II, Kota Dumai, Provinsi Riau masih dilakukan...
Komisi VII Temukan Penyimpangan Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai
03-04-2019 / KOMISI VII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir...