Jaminan Kehidupan Bagi Anggota TNI Mutlak Ada

17-10-2018 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra saat di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (16/10/2018). Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menegaskan bahwa peran TNI sebagai pelindung negara yang dituntut selalu siap siaga selama 24 jam penuh, harus berbanding lurus dengan jaminan kehidupan mereka. Ia menyayangkan adanya kejadian pemberhentian sepihak  rujukan online ke Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan TNI oleh BPJS Kesehatan.

 

“TNI itu dibentuk untuk ada dalam keadaan krisis, maka mereka harus siap siaga 24 jam termasuk masalah dukungan moril dan moralnya. Jadi tidak bisa jika mereka tidak disuplai seperti ini karena penting untuk menunjang kehidupan mereka,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (16/10/2018).

 

Oleh karena itu, melihat tuntutan tugas para anggota TNI yang sangat tinggi, menurutnya perlu diberlakukan lex specialis atau hukum khusus yang mengatur kinerja anggota TNI tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Komisi I bersama pemerintah seperti TNI, Kemenhan, Kemenkes,  dan BPJS serta pihak terkait harus merevisi aturan tersebut.

 

“Ini perlu diatur. Semua aturan itu kan yang membuat kita. Nah, selama aturan-aturan yang mengatur itu dibuat oleh kita, saya rasa tidak ada yang sulit untuk dilakukan revisi. Semua kita mengacu pada aturan, tetapi ketika aturan itu membatasi prosedur, mempersulit pelayanan, maka kita harus ubah aturan itu,” jelasnya.

 

Politisi dapil Jawa Barat XI ini meminta agar seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memecahkan solusi permasalahan rujukan online faskes BPJS Kementerian Pertahanan dan TNI tersebut karena hal ini sangat sensitif apabila tidak ditindaklanjuti.

 

“Saya kira ini mari kita berpikir jernih semuanya, ini sebuah masalah maka harus ada problem solving. Kata kuncinya ada tiga, pertama kenali masalahnya, kedua cari penyebabnya, yang ketiga hilangkan penyebabnya baru masalahnya selesai,” pungkas politisi Partai Nasional Demokrat tersebut.(eps/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Percepat Transformasi Digital Nasional, Komisi I Setujui Anggaran Kominfo Rp 16,9 Triliun
23-09-2020 / KOMISI I
Komisi I DPR RI mendukung percepatan transformasi digital nasional dengan menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021 Kementerian Komunikasi dan...
Komisi I Setujui Pagu Definitif 2021 Mitra Kerja
21-09-2020 / KOMISI I
Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN...
Sukamta: Perkuat Perlindungan Terhadap Sipil, TNI dan Polri di Papua
18-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti kasus penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ia...
Komisi I Dorong Percepatan Pemerataan Infrastruktur Internet
17-09-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mendorong Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata,...