Pemerintah Tidak Mau Subsidi Premium dan Pertalite

18-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir. Foto : Andri/Man

 

Anggota Banggar DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan alasan pemerintah yang tidak mau mengalah untuk memberikan subsidi bagi premiun dan pertalite. Inas mengatakan, harga premium pada hari ini seharusnya sudah dijual dengan harga Rp 7.966 per liter,  tetapi Pertamina justru diminta untuk menjual premium dengan harga Rp 6.550, hingga menyebabkan terjadinya tekor sebesar Rp 3.400. Dalam satu tahun nilai tekornya bisa mencapai Rp 36 triliun.

 

“Begitu juga dengan Pertalite, tekornya Rp 2.400 per liter. Pada tahun 2019 tekornya bisa mencapai 39 triliun. Dan total keseluruhannya menjadi sebesar Rp 75 triliun,” ucap Inas saat ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

 

Dikatakannya, ketika Pertamina tidak bisa membeli Ron 88, karena 55 persennya harus impor, maka hal ini bisa menimbulkan terjadinya chaos. “Kenapa pemerintah tidak mau mengalah. Pemberian subsidi ini supaya Pertamina tidak kebobolan lagi. Begitu bobol dan tidak mampu impor maka akan chaos,” tandasnya.

 

Inas menyebut, kebutuhan untuk menutupi kekurangan pembelian premium dan pertalite pada tahun 2019 mencapai Rp 75 triliun, tetapi anehnya pemerintah tetap ngotot tidak mau memberi subsidi untuk pertalite dan premium. "Kondisi seperti ini sangatlah mengerikan," tegasnya. (dep/mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banggar Dorong Percepatan Pengalihan Asabri dan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan
25-01-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan...
Banggar DPR Evaluasi Penerimaan Negara oleh Kemenkeu Sulsel
13-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera memenuhi capaian yang masih...
Banggar DPR Dukung Tambahan Anggaran Renovasi Stadion Mattoangin
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi fokus yang dibahas Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Sulsel...
Pengembangan UMKM Jatim Terkendala Izin BPOM
12-12-2019 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Yahya Zaini menemukan adanya kendala pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya...