BURT Pertanyakan Ketersediaan Kamar Kelas III RS Ciputra Citra Raya

24-10-2018 / B.U.R.T.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning saat memberikan tanggapan saat pertemuan BURT dengan RS Ciputra Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.Foto :Nadya/rni

 

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning mempertanyakan ketersediaan 25 persen bagi kamar kelas III di Rumah Sakit (RS) Ciputra Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pasalnya, dalam Undang-Undang Rumah Sakit mengamanatkan, RS RS harus menyediakan 25 persen dari seluruh ruangan yang ada untuk kamar kelas III.

 

“Berdasar UU RS, saya pertanyakan RS itu harus menyediakan 25 persen ruangan untuk kelas III. Artinya dulu saat masih membuat RS ini kan belum ada BPJS, tapi untuk Jamkesmas atau Askes. Sekarang sudah jadi BPJS kelas III, nah jadi yang PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai negara. Artinya suka tidak suka, RS Swasta yang bagusnya seperti apapun harus menyediakan hal tersebut,” ungkap Ribka.

 

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Ciputra Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (23/10/2018). Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati (PDI-Perjuangan) itu dalam rangka pengawasan dan peninjauan RS provider yang menjadi mitra PT. Jasindo terkait pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.

 

Lebih lanjut Ribka juga memberikan contoh, bahwa RS Siloam saja saat ini tengah membuat RS Kelas Avanza yang artinya kelas merakyat, dan RS Kelas Alphard bagi kelas mewahnya. Artinya, menurut Ribka perintah UU sudah jelas bahwasannya jika di RS Ciputra Raya ada 190 ruangan rawat, maka 25 persennya harus kelas III.

 

“Mau tidak mau hal itu harus dijalankan. Jadi istilah kasarnya, RS boleh bisnis di negara ini, tapi harus ada kontribusinya juga donk. Ini yang saya tanyakan berapa persen untuk kelas III, tapi tidak terjawab,” ungkap legislator PDI-Perjuangan tersebut.

 

Selain hal tersebut, Ribka juga sempat menyoroti belum adanya fasilitas VVIP, sedangkan untuk Anggota DPR RI seharusnya mendapat fasilitas VVIP. Untuk itu, Ribka menekankan bahwa nantinya pada saat rapat BURT DPR RI dengan PT. Jasindo dirinya akan meminta PT. Jasindo untuk memilih RS provider yang sudah qualified.

 

“Jadi harus di-review ke Jasindo. Makanya harus diagendakan rapat BURT dengan Jasindo, supaya lebih memilihnya lebih gimana, atau memilihnya dengan syarat Jasindo mau kerja sama dengan RS-RS tertentu dengan syarat harus dilengkapi,” tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemandirian adalah Esensi Pembelajaran Jarak Jauh
29-07-2020 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso memaparkan, metode pembelajaran dalam jaringan (daring) memiliki tantangan tersendiri,...
Sambut ‘New Normal’, BURT DPR Cek Kesiapan Bandara Halim
14-07-2020 / B.U.R.T.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengecek langsung kesiapan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam menyambut masa new normal,...
Protokol Bandara Harus Mampu Sesuaikan ‘New Normal’
06-07-2020 / B.U.R.T.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan seluruh masyarakat Indonesia mau tidak mau sudah harus...
BURT Tinjau Kesiapan Protokol Normal Baru di Bandara Soetta
06-07-2020 / B.U.R.T.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau layanan keprotokolan bagi Anggota Dewan dalam menghadapi tatanan normal baru di Terminal...