Postur APBN 2019 Akan Dibawa Dalam Rapat Paripurna

30-10-2018 / BADAN ANGGARAN

Ketua Banggar Azis Syamsuddin, berfoto bersama usai raker dengan Menkeu, Gubernur BI, dan Kepala Bapenas terkait postur RAPBN 2019. di Gedung DPR RI, Selasa (30/10). Foto : Azka/Man

 

Badan Anggaran DPR telah menyepakati postur RAPBN 2019 untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada esok hari. Berdasarkan kesepatan yang diperoleh antara Banggar dengan Menteri Keuangan, Kepala Bapenas dan Gubernur Bank Indonesia sejumlah postur tak mengalami perubahan berarti dibanding postur sementara yang sebelumnya telah disepakati.

 

Dipimpin oleh Ketua Banggar Azis Syamsuddin, diputuskan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,3 persen, begitu juga dengan inflasi yang sebesar 3,5 persen, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 70 per barel, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.

 

Hal lain terkait nilai tukar rupiah mengalami perubahan menjadi Rp 15.000 per dolar AS, dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 14.400 per dolar AS. Lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775.000 barel per hari dari sebelumnya 750.000 ribu barel per hari. "Dengan ini postur APBN 2019 bisa kami sepakati ya," ujar Ketua Banggar Aziz Syamsuddin pada Selasa (30/10).

 

Dengan adanya perubahan kurs rupiah dari Rp 14.400 menjadi Rp 15.000 menimbulkan konsekuensi yakni pendapatan negara yang meningkat menjadi Rp 2.165,1 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 2.142,5 triliun. Secara rinci, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.781 triliun dengan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun.

 

Sementara belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik Rp 21,4 triliun dari sebelumnya dalam Nota Keuangan sebesar Rp 2.439,7 triliun.  Secara rinci, belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.634,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 855,5 triliun dan belanja non-K/L menjadi Rp 778,9 triliun.

 

Pada esok hari, postur RAPBN 2019 tersebut akan diputuskan di tingkat Paripurna. Melalui RAPBN 2019 ini, diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya di tahun mendatang.  (hs/mp)

 

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kebijakan Fiskal Ekspansi-Konsolidatif RAPBN 2021 Untuk Bangkitkan Ekonomi
20-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar...
Penanganan Covid-19 Jadi Landasan dalam Pemulihan Sosial Ekonomi
15-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial...
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Target Pajak 2021
09-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberi catatan kepada Pemerintah terkait dengan target penerimaan pajak pada tahun2021. Berdasarkan catatan dari Panitia...
Banggar DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021 Dengan Sejumlah Catatan
01-07-2020 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Memimpin...