Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen

31-10-2018 / PARIPURNA

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmad Rizki Sadig berjabatangan dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai membacakan laporan RUU APBN 2019, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (13/10/2018). Foto : Azka/Man

 

Paripurna DPR RI telah menyepakati defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp 296 triliun. Hal itu diperoleh berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 2.165 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461 triliun.

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmad Rizki Sadig menuturkan bahwa defisit itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dan mendukung kegiatan produktif, guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

 

Besaran defisit tersebut adalah akumulasi dari selisih jumlah penerimaan dan pembiayaan di tahun mendatang. Seperti tahun sebelumnya, besarnya penerimaan negara selalu lebih kecil dari besarnya pembiayaan. Karena itu, dari sepuluh fraksi di DPR, hanya Fraksi Gerindra yang tidak menyatakan pendapatnya terhadap RUU APBN 2019. Sementara Fraksi PKS memberikan minderheid nota sebanyak 42 butir.

 

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku pimpinan Rapat Paripurna pun menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna terkait persetujuannya terhadap RUU APBN 2019 ini. “Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" tanya Agus, dan dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

 

Adapun sebelumnya dalam rapat kerja Banggar DPR RI dan pemerintah, telah dibahas asumsi makro, target pembangunan, serta postur dalam APBN 2019 yang akan diterapkan sebagai panduan pendapatan dan belanja negara tahun depan.

 

Pengesahan UU APBN 2019 ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili pemerintah. Dalam pidatonya, Sri Mulyani memastikan, APBN tahun depan akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global, namun tetap suportif terhadap program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta Ketegasan Kemenlu Terhadap Penahanan Muslim Uighur
13-12-2018 / PARIPURNA
Persekusi yang dialami oleh satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China turut menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR RI...
BPIP Sah Jadi Mitra Kerja Komisi II
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna penutupan masa sidang II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara...
DPR dan Pemerintah Setujui Kerja Sama Keamanan dengan Tiga Negara
13-12-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama tentang Kegiatan di Bidang Pertahanan dengan Kerajaan Spanyol dan...
Jelang Pemilu 2019, Ketua DPR Ajak Masyarakat Jaga Perdamaian
13-12-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana teduh dan damai menjelang pesta demokrasi atau Pemilu serentak...