UU PPMI Mampu Jawab Kebutuhan

07-11-2018 / PIMPINAN

Delegasi Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan pertemuan. di Negara Jepang, delam rangka pengawasan terhadap TKI yang bekerja di negara tersebut.Foto :Dok/rni

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mampu menjawab semua kebutuhan ketenagakerjaan di luar negeri. Inilah yang terlihat saat Delegasi Tim Pengawasan (Timwas) Pekerja Migran Indonesia DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkunjung ke Jepang.

 

Di negara matahari terbit ini, tim pengawas menilai, Jepang sebagai negara tujuan penempatan PMI sedang membutuhkan banyak tenaga kerja jelang Olimpiade 2020. Apalagi, saat ini Jepang sedang memasuki fase yang disebut aging population.

 

“Angkatan kerjanya menurun, sementara kebutuhan tenaga kerjanya meningkat. Indonesia harus manfaatkan ini dan UU PPMI menjalankan fungsi perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia,” kata Fahri di Tokyo, Jepang, Selasa (06/11/2018).

 

Beberapa hari berselang, Perdana Menteri Shinzo Abe telah menyetujui RUU yang lebih memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Setelah RUU ini disahkan, diperkirakan akan ada tambahan 500.000 pekerja asing profesional yang bisa bekerja di negeri Sakura ini.

 

“Jepang bisa menjadi model yang ideal (dalam perlakuan pekerja asing). Itu karena mereka punya sistem seleksi yang ketat dan berjenjang, upah yang sangat baik, dan disediakannya program magang,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

 

Sejak UU PPMI disahkan, Timwas PMI DPR RI aktif mendatangi berbagai negara yang menjadi tujuan penempatan bagi para pekerja Indonesia. Pengawasan ini penting untuk mengumpulkan fakta dan informasi lapangan, baik dari kedutaan maupun pemberi dan penyalur pekerja.

 

Timwas PMI juga menggunakan kesempatan untuk berdialog dengan pekerja Indonesia. Adapun kesempatan bertemu pemerintah dan parlemen negara yang dikunjungi dimanfaatkan untuk menyampaikan amanat UU dan melakukan diplomasi bagi kepentingan Indonesia.

 

Di Jepang, Timwas melakukan pertemuan dengan lembaga pemberi pelatihan bagi pekerja Indonesia di Jepang, rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang, dan pemberi kerja PMI di beberapa sektor. Di sela agenda, Timwas PMI bertemu langsung dengan peserta magang di sebuah pabrik logam di Seitama dan beberapa pekerja perawat yang saat ini sangat dibutuhkan di Jepang.

 

Timwas Pekerja Migran Indonesia DPR RI berada di Jepang sejak 5 November 2018. Adapun anggota deleagasi yang mengikuti pengawasan ini adalah Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan), Ketut Sustiawan (F-PDI Perjuangan), Dave Fikarno (F-PG), Andi Fauziah (F-PG), Elnino M. Husein (F-Gerindra), Anton Sukartono (F-PD), Saleh Daulay (F-PAN), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Ermalena (F-PPP), dan Irma Suryani (F-NasDem). (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi Tentang Indonesia
16-11-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan motivasi kepada Peserta Kirab Pemuda 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga...
Fahri Hamzah Beri Motivasi Peserta Kirab Pemuda 2018
16-11-2018 / PIMPINAN
Kirab Pemuda Indonesia 2018 merupakan ikhtiar dalam rangka menyusun imanijasi, baik tentang diri kaum muda, maupun bangsa dan negara Indonesia...
DPR Dukung 5 Agenda Kerja Sama Indonesia - Inggris
15-11-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan DPR RI mendukung penuh agenda kerja sama Indonesia dan United Kingdom, terutama pada...
Proses Pembangunan di Maluku Tak Boleh Terhambat
15-11-2018 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menekankan jangan sampai proses akselerasi pembangunan daerah kepulauan di timur Indonesia terhambat karena proses...