Perlu Regulasi Jaminan Kesehatan Khusus Bagi TNI

05-12-2018 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Wuryanto (F-PDI Perjuangan)/Foto:Kresno/Iw

 

Peran TNI sebagai pelindung negara yang dituntut selalu siap siaga selama 24 jam penuh, harus berbanding lurus dengan adanya jaminan pelayanan kesehatan bagi mereka beserta keluarganya.  Karena itu, dibutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa pemberhentian rujukan online ke Faskes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). 

 

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Kekuatan Pertabanan (Kuathan) Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero) dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan,  Jakarta, Rabu (5/12/2018).

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan rapat hari ini merupakan tindak lanjut RDP pada bulan Oktober sebelumnya. Menurutnya, yang mendesak adalah payung hukum untuk mengatur layanan kesehatan bagi TNI, PNS Kemhan dan keluarganya. Sebagai tahapan pembuatan regulasi, maka Komisi I mendorong dibentuknya task force atau gugus tugas.

 

"Jadi dibuat task force sehingga bisa dirumuskan detil dengan para stakeholder. Dari rumusan itulah kemudian didiskusikan sama DPR," ujar Bambang. Ia juga menjelaskan, pembentukan task force dengan leading sector dari Kemenkes sebagai tahapan membentuk payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Purnawirawan, PNS Kemhan beserta keluarganya. 

 

"Biasanya persoalan pokok para stakeholder adalah ego sektoral, koordinasinya jadi lemah. Nah, dengan task force pembicaraanya detil dan arahnya menjadi jelas, menuju kepada Peraturan Menteri yang mengakomodir semua kepentingan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, " jelasnya. 

 

Komisi I juga meminta agar perkembangan pembentukan dan pelaksanaan task force untuk dilaporkan secara berkala. "Ditargetkan bulan Januari minggu ke-2 kita tinggal ketok palu sebagai payung hukum untuk pelayanan kesehatan TNI," imbuhnya. 

 

Sebagai kesimpulan rapat, Komisi I juga menyepakati sistem rujukan online berjenjang bagi prajurit TNI, PNS Kemhan keluarganya serta purnawirawan diberlakukan secara khusus sementara menunggu regulasi. (ann/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi I DPR Sampaikan Belasungkawa dan Doa Untuk TNI yang Gugur di Papua
06-12-2018 / KOMISI I
Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) kembali melakukan penyerangan, setelah 31 warga sipil di bantai, kali ini mereka menyerang Pos TNI Yonif...
Perlu Regulasi Jaminan Kesehatan Khusus Bagi TNI
05-12-2018 / KOMISI I
Peran TNI sebagai pelindung negara yang dituntut selalu siap siaga selama 24 jam penuh, harus berbanding lurus dengan adanya jaminan...
Tidak Perlu Negosiasi Dengan KKB
05-12-2018 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyampaikan dengan tegas bahwa penyerangan terhadap pekerja PT. Istaka Karya (Persero)...
Komisi I Sepakati RUU Bidang Pertahanan RI-Spanyol dan RI-Serbia
04-12-2018 / KOMISI I
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan...