Kesamaan Hak ASN dan Non ASN Dinilai Lebih Penting

06-12-2018 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Kresno/od

 

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, kesamaan hak-hak yang didapatkan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pegawai non ASN, dinilai jauh lebih penting dibandingkan dengan status ASN yang ingin diperoleh para pegawai non ASN. Menurutnya, saat ini hak-hak yang didapatkan ASN dengan non ASN nyaris tidak ada perbedaan.

 

“Yang jauh lebih penting itu kesamaan antara apa yang didapatkan PNS dan yang bukan. Kalau hak-hak (PNS) sama seperti inpassing, apalagi yang mau dituntut? Dulu (hak-hak) antara pegawai negeri dan swasta berbeda. Kalau sekarang sudah tidak ada perbedaan apa-apa,” kata Supratman saat menerima audiensi Perkumpulan Guru Inpasing Nasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

 

Legislator Partai Gerindra ini memaparkan, saat ini sudah banyak lembaga swasta yang sudah menyiapkan semua fasilitas bagi para pegawainya sama dengan yang diperoleh ASN, seperti mendapatkan jaminan kesehatan dan uang pensiun. Bahkan ada non ASN yang mendapatkan fasilitas jauh lebih besar dibandingkan dengan yang didapatkan ASN.

 

“Hak-hak ini kalau sudah ada kesamaan, menurut saya kita bisa menyandang status ASN atau pegawai swasta dengan hak yang sama. Bahkan ada beberapa lembaga swasta yang haknya jauh lebih besar, walaupun tergantung lembaga pendidikannya,” imbuh legislator dapil Sulawesi Tengah tersebut.

 

Supratman memastikan, hal-hal yang disampaikan Perkumpulan Guru Inpasing Nasional, salah satunya terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, akan menjadi masukan bagi Badan Legislasi DPR RI. Ia menambahkan, nantinya poin yang memungkinkan akan diusulkan kembali dalam poin-poin revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). (tn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...
Kewenangan BPK Tereduksi Dalam RUU Cipta Kerja
27-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan oleh Pemerintah, yang saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di...