Kasus Narkoba di Kalsel Jadi Sorotan

20-12-2018 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa. Foto: Husen/jk

 

 

Hampir setiap hari Lapas di Kalimantan Selatan (Kalsel) kedatangan narapidana kasus narkoba. Lapas Kalsel pun mayoritas dihuni oleh narapidana kasus penyalahgunaan narkotika ini, hingga over kapsitas. Komisi III DPR RI pun sedang merevisi UU Narkotika, agar pencegahan lebih optimal.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalsel di Markas Polda Kalsel, Banjarmasin, Rabu (19/12/2018). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyatakan, di bidang penindakan narkoba, Polda Kalsel bisa dinilai berhasil. Namun, di bidang pencegahan nilainya belum memuaskan.

 

"Di bidang penindakan berhasil. Tapi di bidang pencegahan tidak. Persoalan hari ini masih ada ego sektoral. Perlu ada harmonisasi para penegak hukum di Kalsel. Ini catatan penting kami dalam menyusun agenda sidang berikutnya," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini. Ia mencontohkan, antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Direktorat Narkoba Polda Kalsel belum harmonis dalam melakukan pencegahan kasus narkoba.

 

BNNP Kalsel yang selama ini kekurangan anggaran untuk program pencegahan, jadi perhatian Komisi III DPR. Sementara itu, sambung Anggota F-Gerindra DPR ini, persoalan over kapasitas Lapas yang dipenuhi narapidana kasus narkoba, selalu jadi masalah krusial di hampir semua Lapas di Tanah Air. "Persoalan over kapasitas Lapas, semua pihak harus duduk bersama untuk menyelesaikannya," imbuh legislator dapil Banten II tersebut.

 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum HAM dan Kajati Kalsel itu, terungkap pula bahwa kapasitas Lapas Kalsel sudah 500 persen melebihi kapasitas idealnya. Setiap hari Kalapas Kalsel disibukkan menerima narapidana baru dalam kasus narkoba. Ditambahkan pula oleh Kajati, banyak kasus penyalahgunaan narkotika, ternyata hanya untuk menambah stamina dan vitalitas penggunanya. Ini jadi catatan penting Komisi III DPR dalam menyusun agenda revisi UU Narkotika. (mh/mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...