KPU Tetap Harus Gelar Debat Capres Tanpa Kisi-kisi

07-01-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memberikan keterangan usai mengikuti Rapat Paripurna.Foto :Geraldi/rni

 

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap menyelenggarakan debat calon presiden untuk Pemilu 2019, meskipun ada televisi swasta yang sudah berencana untuk menggelar hal serupa. Pihaknya sangat menyayangkan sikap lemah KPU yang tidak ingin menggelar debat capres. Pasalnya debat sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui visi dan misi masing-masing capres ke depan.

 

“Ini tidak sekedar kesepakatan, tapi lebih kepada Peraturan KPU. Masih ada waktu KPU untuk meningkatkan kredibilitasnya. Jangan sampai demokrasi kita dihancurkan bukan oleh rakyatnya, tapi oleh lembaga yang seharusnya kompeten seperti KPU,” ujar Sodik usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1/2019).

 

Terkait dengan beredarnya informasi adanya kisi-kisi pertanyaan yang akan diberikan oleh KPU jika debat capres diselenggarakan, Sodik menilai hal tersebut sangat aneh. Karena Capres diminta kecerdasaanya untuk mengatasi masalah-masalah dadakan. Kalau disampaikan kisi-kisi terlebih dahulu, hal itu tidak berbeda dengan sebuah ujian atau test yang  soalnya sudah “dibocorkan” terlebih dahulu.

 

“Jika semua itu terjadi, maka saya menilai akan menurunkan kualitas debat, menurunkan kredibilitas KPU, dan menurunkan kredibilitas demokrasi juga. Karena pemilu sebagai forum tertinggi merupakan wujud demokrasi dalam pemilihan presiden. Saya berharap masyarakat juga ikut mengawasi KPU. Semoga Pemilu mendatang dapat berjalan dengan adil, netral dan damai,” pungkas legislator Fraksi Partai Gerinda ini. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...