Legislator tak Sepakat BNPB Dinaungi Kemenkopolhukam

09-01-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid. Foto : Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di bawah naungan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Selain membuat kinerja BNPB semakin birokratis, rencana itu diperkirakan tidak akan mendorong kinerja BNPB lebih maksimal.

 

"Saya termasuk yang mengkritik ketika BNPB hendak ditempatkan di bawah Kemenkopolhukam. Mohon maaf saja pak, saya kira itu tidak akan memperkuat (BNPB)," ujar Sodik Mujhahid saat RDP dengan Kepala BNPB Willem Rampangilei beserta jajaran, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (08/1/2019).

 

Padahal, lanjut Sodik ada hal lain yang lebih relevan dalam upaya meningkatkan budaya tanggap bencana di Indonesia, daripada sekedar menempatkan BNPB di bawah naungan Kemenkopolhukam. Menurutnya, paradigma pemerintahan Indonesia mengenai bencana masih seputar tanggap darurat, seharusnya pemerintah bisa fokus dalam membuat masyarakat sadar dan waspada bencana.

 

Karena itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh BNPB dalam rangka membuat masyarakat sadar bencana, hal itu perlu dilakukan secara stimultan. "Tapi syaratnya dimulai dengan paradigma baru, anggaran baru, termasuk kewenangan dan kekuatan organisasi BNPB. Jangan hanya membantu bencana ketika terjadi, tapi bantu proses mitigasi," tutup legislator Partai Gerindra itu. (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota DPR Dorong Kementerian PPPA Bentuk Satker Ketahanan Keluarga
20-02-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) maupun instansi...
Perlindungan Anak Harus Diprioritaskan
19-02-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir mengatakan masih banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan perdangangan manusia....
Kerahasiaan Data Kemiskinan Harus Terjaga
19-02-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai kerahasiaan data kemiskinan di Indonesia harus terjaga dan tidak dengan mudah...
Komisi VIII Setuju Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tidak Naik
18-02-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan bahwa Komisi VIII setuju agar iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima...