Perlu Regulasi Atur Pemanfaatan Tembakau

09-01-2019 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan Hendrawan Supratikno berjabat tangan usai RDP dengan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ditjen Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Ditjen Argo dan Industri Kemendag, Foto :Runi/rni

 

 

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan Hendrawan Supratikno akan terus mendorong pembahasan RUU Pertembakauan. Hal ini penting, karena sektor pertembakauan telah memberikan manfaat dari segi ekonomi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Tak hanya itu, pertembakauan juga telah membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar, sehingga keberadaannya harus ada regulasi yang mengaturnya.

 

“Posisi tembakau Indonesia jarang di tempat lain, industri ini juga memberi pendapatan negara terbesar ketiga. Industri ini juga menyerap tenaga kerja yang besar dibanding yang lain, tekstil misalnya. Industri ini juga masih bertahan di tengah globalisasi,” ungkap Hendrawan saat RDP dengan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ditjen Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Ditjen Argo dan Industri Kemendag, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (09/1/2019).

 

Legislator PDI-Perjuangan ini menuturkan, selain tembakau juga ada sektor minyak dan gas yang memberikan pendapatan besar bagi negara. Namun kedua sektor tersebut sudah memiliki UU yang mengaturnya, tetapi terkait tembakau belum ada. Ini yang seharusnya menjadi konsentrasi serius bagi pemerintah.

 

“Di tengah arus globalisasi, sektor strategis untuk penerimaan negara ada minyak dan gas bumi, dan itu sudah ada UU-nya. Yang belum ada UU-nya itu adalah tembakau. Jangan sampai industri yang besar kontribusinya menjadi tercekik,” tandas legislator dapil Jawa Tengah itu.

 

Itulah alasan mengapa DPR RI berinisiatif mengusulkan RUU Pertembakauan ini, guna mengatur secara lebih luas terkait tembakau dari budi daya hingga hilirnya. Namun, RUU usul DPR RI ini terkendala pembahasannya, karena hingga saat ini pemerintah belum memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). (hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Daerah Kepulauan Harus Miliki Kewenangan Kelola Sumber Daya Laut
27-08-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Azikin Solthan menyoroti terbatasnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi yang berada...
Pansus RUU Daerah Kepulauan Serap Aspirasi di Maluku Utara
26-08-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan Amir Uskara mengatakan pihaknya hingga kini terus berupaya mempercepat pembahasan...
RUU Kewirnas Bertujuan Hapuskan Kesenjangan Sosial
18-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Indah Kurnia menyampaikan, RUU Kewirnas memiliki spirit mengentaskan...
Provinsi Aceh Perlu Keberpihakan Khusus dalam RUU Kewirnas
17-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI, Nasril Bahar, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan keberpihakan...