BAKN Dalami Hasil Pemeriksaan BPK Banten

17-01-2019 / B.A.K.N.

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI bertukar cenderamata dengan jajaran Pemprov Banten. Foto: Geraldi/jk

 

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menegaskan, BAKN perlu mengetahui lebih lanjut mengenai jenis temuan dan permasalahan terhadap temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, khususnya temuan yang berdampak pada kerugian negara atau daerah.

 

Dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Banten, Senin (14/1/2019), BAKN mendapatkan data dari Direktorat Utama dan Pembinaan dan Pembangunan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  (Ditama Binbangkum) BPK RI, sampai dengan Desember 2018 terdapat satu kasus kerugian daerah di Provinsi Banten yang telah diselesikan tuntutan perbendaharaannya.

 

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan ketelitian auditor di BPK Banten dalam menelaah laporan keuangan, Willgo mengusulkan agar dilakukan penambahan jumlah auditor. Sehingga bersamaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses audit keuangan dapat bekerja lebih cepat dan kredibel untuk mendeteksi laporan keuangan yang penyusunannya berpotensi merugikan daerah.

 

Willgo juga menyampaikan bahwa dari keseluruhan LHP dan rekomendasi yang diberikan BPK Banten kepada sejumlah lembaga di tingkat provinsi, sebanyak 50 persen hingga 85 persen sudah ditindaklanjuti secara baik.  “Dari beberapa data yang diterima sudah sebagian besar lebih dari 50 persen sampai 85 persen sudah ditindak lanjut untuk masing-masing wilayah,” imbuh Willgo, usai memimpin pertemuan.

 

Karena belum 100 persen rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti, legislator Partai Gerindra itu pun mengusulkan BPK Banten untuk mengajak DPRD Provinsi Banten, sebagai lembaga legislatif di daerah, untuk mendorong lembaga-lembaga eksekutif di Banten untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disusun BPK Banten.

 

“Karena masa tindak lanjut itu sekitar 60 hari kerja dan sampai hari ini masih banyak tersisa yang belum ditindaklanjuti. Karena ini sifatnya daerah, kita dorong BPK Banten bersama DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk mendorong lembaga-lembaga eksekutif di level provinsi unjtuk menindaklanjuti hasil temuan BPK ini,” tutup Willgo. (opi,hs/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dana Otsus Didorong Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
23-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima sejumlah masukan dan saran terkait kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk...
Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus
22-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam...
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...