Komisi VIII Soroti Pemulihan Pandeglang Pasca Bencana

25-01-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajarannya.Foto :Nadya/rni

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily akan menindaklanjuti hasil peninjauan perkembangan penanganan bencana di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mengingat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi antar masing-masing lembaga terkait.

 

Hal tersebut diungkapkan Ace usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajarannya, guna memastikan penanganan pasca bencana di Tanjung Lesung, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang berlangsung di Ruang Pendopo Bupati Pandeglang, Banten, Kamis (24/1/2019).

 

“Kami tahu bahwa rehabilitasi dengan rekonstruksi pasca bencana itu bukan hanya kewenangan satu badan saja, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan data dan usulan yang dibutuhkan oleh  Pemkab Pandeglang, supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksinya bisa berjalan secepat mungkin. Kami akan memperjuangkannya juga mengawalnya di Komisi VIII,” ungkapnya.

 

Selain itu, menurut Ace, yang paling penting dari seluruh proses pemulihan ini adalah bagaiman memulihkan sektor infrastruktur, ekonomi dan kepastian kehidupan masyarakat terdampak. Mengingat, kehidupan Pandeglang bergantung pada sektor pariwisata, maka semua ini harus dicari solusi terbaiknya, sehingga masyarakat Pandeglang yang terdampak bencana dapat hidup seperti sedia kala, nyaman, tenang dan bisa beraktifitas normal kembali.

 

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan menurut legislator Partai Golkar itu adalah bagaimana penanganan untuk memulihkan trauma. Menurutnya layanan psikososial untuk trauma healing sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak tsunami Selat Sunda tersebut, agar dapat dipastikan rasa traumanya dapat dipastikan pulih.

 

“Menurut saya itu hanya bisa dilakukan kalau memang pemerintah terutama Kemensos juga mampu untuk mendorong supaya psikososialnya juga dibangkitkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Kemensos, BNPB dan pihak-pihak lain yang terkait begitu sangat cepat dilakukan responnya,” apresiasi legislator dapil Banten itu.

 

Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku sangat bersyukur dengan adanya kunjungan dari Komisi VIII DPR RI. Pihaknya berharap, Komisi VIII DPR RI dapat membantu merealisasikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat Pandeglang dengan cepat, yaitu pembangunan rumah hunian sementara (Huntara). Mengingat, menurut Irna, pada fase pemulihan ini justru fase yang paling berat secara biaya.

 

“Mungkin bisa lebih dipersingkat untuk penanganan realisasi usulan-usulan kami di fase masa pemulihan ini. Karena yang lebih berat dan biayanya yang lebih besar adalah di fase pemulihan ini. Recovery ini karena masyarakat ada sebagian yang tidak paham, mereka tidak tahu prosedur, tidak tahu teknis seperti apa untuk pencairan ini. Mereka hanya mengharapkan segera ingin ditangani dengan adanya bantuan dibangun rumah hunian sementara,” ungkapnya.

 

Irna sangat berharap kehadiran Komisi VIII DPR RI dapat bantu mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan dana on call atau dana siap pakai sebesar Rp 6,5 triliun yang diperuntukkan untuk seluruh Indonesia, dengan menetapkan berapa bagian yang dikhususkan untuk Pandeglang. Dari usulan Pemkab Pandeglang sendiri untuk pembangunan Huntara sekitar Rp 13 miliar.

 

“Usulan kami memang Rp 13 miliar untuk Huntara. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai, sehingga kami menyiapkan lahannya sudah ada Huntara. Dan masyarakat dalam kurun waktu sebelum Ramadhan sudah bisa menempati Huntara. Selama ini mungkin ada kekurangan fasilitas air bersih, sanitasi, makan yang kurang nyaman di tempat pengungsian,” katanya.

 

Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Pandeglang ini, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (F-PAN), dan Anggota Komisi VIII DPR RI Wenny Haryanto (F-PG), Anda (F-Gerindra), Bisri Romli (F-PKB), Ei Nurul Khotimah (F-PKS), Lukman Hakim Hasibuan (F-PPP), dan Dja’far Shodiq (F-NasDem). (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII Akan Perkuat Kelembagaan BNPB
25-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang...
Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun
23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92...
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...
Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha
22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus...