Komisi IV Jaring Masukan RUU KSDAHE di Sumsel

31-01-2019 / KOMISI IV

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menerima cinderamata dari Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya Foto : Anne/mr

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menjaring masukan para pakar dari sejumlah perguruan tinggi dan berbagai pihak dinas terkait untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE), yang merupakan perbaikan dari UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

 

“RUU ini sudah sampai ke pemerintah, surat presidennya sudah ada.  Karenanya,  kami ingin mendalami lagi supaya kita tidak gegabah dalam hal ini,  agar kita tahu persis tujuan akhir dari RUU ini," kata Edhy saat memberikan sambutan di Kantor Pemerintah Provinsi Sumsel, Palembang, Rabu (30/1/2019). Tim diterima Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan jajaran OPD Sumsel.

 

Legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE diperlukan, sebab tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Menurutnya, UU KSDAHE tersebut belum mampu melindungi kawasan konservasi dan satwa terlindungi.

 

“Kita tidak bilang UU lama tidak bagus, tetapi masih banyak hal yang perlu kita sesuaikan seperti protokol-protokol yang sudah diratifikasi secara internasional, seperti protokol Nagoya dan Warsawa. Ini harus kita akomodir," jelas Edhy.

 

Selain itu, lanjut legislator dapil Sumsel itu, banyak terjadi perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan karena adanya desentralisasi. Karena itu, diharapkan revisi UU KSDAHE dapat mengakomodir peran pemerintah daerah dalam menjaga konservasi dan ekosistemnya.

 

“Konservasi sumber daya alam bukan hanya bicara hutan, tetapi seluruhnya. Paling penting kita bicara lingkungan secara utuh untuk menghasilkan aturan yang berguna dan bermanfaat bagi anak cucu kita," imbuh Edhy.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sumsel Mawardi Yahya menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Komisi IV DPR RI. Menurutnya,  Sumsel memiliki pesisir pantai yang luas di antara Kabupaten Ogan dan Komering Ilir, namun terdapat aktivitas salah satu perusahaan kertas yang dinilai merusak ekosistem dan budi daya petambak udang dan kepiting soka.

 

“Kami mohon bantuan Komisi IV terkait aktifitas yang akan datang harus sesuai aturan, seperti tata ruangnya. Selain itu banyak masyarakat di sana masyarakatnya yang hidupnya bergantung pada tambak udang dan kepiting soka,” terang Mawardi.

 

Ia berharap ke depan jangan sampai dengan terbukanya parit-parit atau jalur irigasi perusahaan akan mempengaruhi pertumbuhan ekosistem dan budi daya udang, ikan seperti kepiting soka. “Selain itu ada ekosistem penyu sisik di Pulau Maspari, mohon bantuannya dibuatkan penangkaran jangan sampai punah," imbuhnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kementerian LHK Diminta Susun Program yang Berdampak Langsung ke Masyarakat
24-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di tahun...
Perlu Pendampingan Terhadap Pemanfaatan Alsintan
23-09-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansah memberikan apresiasi terhadap penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Kementerian Pertanian. Hal ini...
KKP Diminta Evaluasi Kegiatan Pinjaman Luar Negeri
23-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang pendanaannya...
Kementan Diminta Susun Efisiensi Program yang Berdampak Nasional
21-09-2020 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan melakukan...