Inspektorat Daerah Harus Tingkatkan Peran Pembinaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

31-01-2019 / B.A.K.N.

Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar. Foto: Erman/jk

 

 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Willgo Zainar mengatakan bahwa inspektorat daerah harus lebih dikedepankan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Mengingat selama ini pemerintah desa seolah ketakutan ketika dihadapkan dengan pengawasan yang dilakukan dari aparat penegak hukum.

 

Pendapat tersebut dikemukaan Willgo saat memimpin RDP dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes dan PDTT serta forum Kades se Provinsi NTB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019)

 

“Selama ini kita ketahui bahwa aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) terdepan melakukan pengawasan, kemudian inspektorat ada di belakang. Ini akan kita kaji ulang, Inspektorat harus di depan melakukan pembinaan terlebih dahulu agar pemerintah desa bisa tenang dalam mengelola dana desa,” kata Willgo.

 

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan pada kesempatan yang sama juga menyayangkan kurang optimalnya peran inspektorat dalam melakukan pembinaan. “Malahan memaksimalkan intsitusi hukum di luar pemerintah daerah seperti kejaksaan dan kepolisian,” ujar Nata.

 

Terkait dengan pembinaan pada pengelolaan dana desa, perwakilan forum Kades se Provinsi NTB Zulkarnaen mengamini upaya tersebut. Dari 1115 kepala desa, hampir separuhnya melapor dengan permasalahan antara kepala desa dengan aparat penegak hukum.

 

“Pengawasan, kami sangat setuju kalo difokuskan pada pembinaan. Jangan hanya mencari kesalahan. Selama ini kami merasa kesalahan-kesalahan kami selalu dicari” pungkas Zulkarnaen. (es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dana Otsus Didorong Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
23-01-2020 / B.A.K.N.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menerima sejumlah masukan dan saran terkait kebijakan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk...
Perlu Ada Kajian Strategis Terhadap Dana Otsus
22-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam...
Tahapan Pencairan Dana Otsus Papua Perlu Disederhanakan
17-01-2020 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI berpendapat, pencairan dana otonomi khusus (Otsus) agar disederhanakan dari tiga tahap...
BAKN Apresiasi Pengalokasian Dana Otsus Papua Barat
17-01-2020 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat yang meningkatkan tanggung...