Legislator Dorong Pemerintah Kooperatif Soal RUU EBT

31-01-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring saat rapat bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan para ahli bidang energi Universitas Sumatera Utara, Medan.Foto :Erlangga/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mendorong pemerintah untuk kooperatif dalam melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ia menyebut apabila di periode 2014-2019 ini pembahasan tidak terselesaikan, maka di periode selanjutnya RUU ini harus diberi catatan untuk diprioritaskan.

 

Tifatul sendiri mengaku optimis bahwa RUU ini akan segera disahkan menjadi Undang-Undang. Sebab energi fosil menurutnya akan terkikis dengan cepat. Sehingga ia berharap masyarakat Indonesia akan beradaptasi dengan cepat terhadap penggunaan EBT untuk mengatasi keterbatasan energi fosil.

 

“Suatu saat kapasitas energi fosil terbatas. Seperti minyak bumi, kalau kita tambang terus akan habis. Gas bumi, gas alam, maupun batu bara juga demikian. Nanti kita cari sumber-sumber baru seperti selama ini belum pernah kita gunakan secara massal,” tuturnya seusai rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan para ahli bidang energi Universitas Sumatera Utara di  Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/1/2019).

 

Terlebih lagi menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kecerdasan manusia dalam mengembangkan teknologi sangat cepat dan juga teknologi baru yang dibuat itu mengutamakan menggunakan energi-energi baru. Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah untuk segera membantu percepatan RUU ini agar masyarakat Indonesia pada massanya nanti tidak mengalami ‘kaget budaya’ terhadap EBT.

 

“Jadi menurut saya, selesai atau tidak selesai ini harus disegerakan. Energi baru dan terbarukan harus disediakan, jika tidak habislah kita. Karena kalau kita lihat sebagian mobil sudah menjadi hybrid, ini membuktikan bahwa kita tidak bisa melawan teknologi. Melawan mindset manusia itu tidak bisa, jadi harus disesuaikan, terutama pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang,” jelas Tifatul. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jadikan Peringatan Harteknas Momentum Evaluasi Capaian Riset dan Inovasi Nasional
10-08-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap 10 Agustus dijadikan momentum untuk...
Presiden Jokowi Seharusnya Pimpin Tim Pemulihan Ekonomi
24-07-2020 / KOMISI VII
Penunjukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi (TPE) oleh Presiden Joko Widodo ditanggapi...
Dukungan Penguatan Kelembagaan BIG untuk Tuntaskan Program KSP
14-07-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai dukungan penguatan kelembagaan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya...
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas ‘Renewable Energy’
13-07-2020 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket. Ketua Komisi VII DPR...