Indeks Kualitas Pelayanan Haji Harus Terus Meningkat

04-02-2019 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat menandatangani Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2019/1440 Foto Azka/mr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji yang sebelumnya dari tahun ke tahun sebenarnya telah terjadi peningkatan kualitas indeks yang baik, yakni sebesar 85,63 persen. Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan ia berharap di tahun 2019 agar pelayanan Haji semakin ditingkatkan.

 

Legislator Partai Golkar itu mengaku, Komisi VIII DPR RI tetap akan memberi tekanan terhadap Kemenag berupa layanan akomodasi Haji yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Ia menyarankan agar zonasi bagi jemaah Hsaji Indonesia dibagi ke dalam beberapa wilayah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masa sebelumnya.

 

“Komisi VIII DPR tetap memberikan tekanan kepada Kemenag agar memperhatikan layanan akomodasi agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita minta di Mekkah untuk zonasinya per wilayah atau per embarkasi. Jadi misalnya Provinsi Jawa Barat dalam satu sektor, Jawa Tengah dalam satu sektor, demikian juga dengan daerah-daerah yang lain,” ujar Ace usai Rapat Kerja dengan Menteri Agama beserta jajaran di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/12/2019).

 

Selain itu, Ace juga meminta Kemenag untuk memberikan layanan bis salawat dengan alasan bahwa ada beberapa pemondokan di Mekkah yang jaraknya cukup jauh apabila para Jemaah harus berjalan kaki. Untuk itu, bis shalawat tersebut nantinya bertujuan untuk mengakomodasi Jemaah Indonesia yang akan mengunjungi Masjidil Haram.

 

“Layanan bus shalawat tersebut yang dari Masjidil Haram ke pemondokan itu nanti hanya kita buat satu kali naik, jadi jangan sampai beberapa kali naik. Kemarin itu masih ada jemaah sampai sekitar dua kali naik bis. Karena itulah yang akan merepotkan jamaah kita. Nah ini kita mohon kepada Kementerian Agama,” pungkas politisi dapil Banten itu. (eps/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Madrasah dan Pesantren di Jatim Harus Tangguh Hadapi Covid-19
24-07-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI telah menyetujui anggaran untuk bantuan operasional pesantren, bantuan opersional madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan operasional lembaga...
Kanwil Kemenag DIY Diimbau Jadi ‘Role Model’ Gerakan Modernisasi Keagamaan
21-07-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjadi role...
DIY Provinsi Terbaik Tangani Covid-19
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menilai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam...
Realisasi Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19 Harus Tepat
21-07-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII ke Provinsi Jawa Timur. Dalam kunker...