Komisi VII Perjuangkan Kenaikan Anggaran Geologi

08-02-2019 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman Foto : Hendra/mr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran geologi di tahun 2019 ini melalui APBN-Perubahan. Upaya ini diperoleh usai melakukan kunjungan kerja ke Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Daerah Istimewa Yogyakarta guna melihat mekanisme kerja kegeologian terhadap gunung berapi.

 

“Kami akan memperjuangkan peningkatan jumlah peralatan BPPTKG terutama untuk mengantisipasi erupsi gunung berapi. Pada tanggal 11 Februari 2019 kita akan melakukan rapat kerja dengan Menteri ESDM dan melalui forum itu nanti Komisi VII akan meminta peningkatan anggaran untuk BPPTKG,” ujar Gandung Pardiman, di Yogyakarta, Rabu (06/2/2019).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini cukup terkejut, ternyata BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia, padahal jumlah gunung berapi di Indonesia cukup banyak. Sehingga ia mendorong agar fungsi ini diperkuat dalam mengantisipasi erupsi gunung api yang bisa secara tiba tiba meletus, penguatan anggaran adalah menjadi jalan utama.

 

“Kami juga terkejut bahwa BPPTKG ini hanya ada satu di Indonesia dan fokus kepada gunung berapi maka dari itu jika ada gunung yang batuk batuk ini harus prioritas. Diketahui APBN sekarang, Kementerian ESDM itu anggarannya terpotong 700 miliar dalam APBN-P ini akan kita mintakan kembali,” ujarnya.

 

Penguatan lain yang menjadi support Komisi VII adalah penguatan rekomendasi BPPTKG terhadap peta rawan bencana khususnya berkaitan dengan aktivitas geologi. Diketahui, banyak rekomendasi BPPTKG yang tidak dijalankan dengan baik misalnya di Palu dan Krakatau. 

 

Pada tahun 2009 sudah direkomendasikan bahwa kawasan itu tidak baik digunakan untuk pembangunan gedung tinggi karena berpotensi bencana. “Artinya rekomendasi dari BPPTKG ini tepat sasaran tetapi tidak dijalankan oleh pemerintah daerah, ini harus segera diperkuat,” tutup Gandung. (hs/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan ‘Road Map’ Program 35 Ribu MW Listrik Untuk Indonesia
12-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mempertanyakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program 35.000 mega watt (MW) listrik untuk Indonesia....
Akibat ‘Black Out’, 20 Juta Pelanggan PLN Merugi
11-09-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Bara Hasibuan mengatakan, setidaknya 20 juta pelanggan PLN yang mengalami kerugian atas kejadian pemadaman massal...
Infrastruktur Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi
11-09-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyatakan bahwa listrik menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi,...
Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim
09-09-2019 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama masalah lingkungan...