BK DPR Beri Saran Tingkatkan PAD Kota Serang

11-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi terima kunjungan konsultasi DPRD Kota Serang Foto : Oji/mr

 

Tidak semua daerah pemekaran berhasil memperoleh visi pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Realitanya timbul berbagai persoalan seperti konflik aset daerah, batas wilayah, elit lokal, korupsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan lain sebagainya. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan infratruktur yang lambat.

 

Saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Kota Serang terkait pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi dimintai solusi terkait upaya untuk meningkatkan PAD, dan memperoleh aset daerah yang belum diserahkan dari Kabupaten Serang, dan mempercepat pembangunan di Kota Serang yang merupakan daerah pemekaran.

 

“Serang sebetulnya bukan kota yang berbasis ekonomi, lebih kepada kota budaya. Semua daerah memiliki keistimewaan masing-masing. Dengan wilayah kotanya yang tidak besar, seharusnya bisa lebih fokus menjadi sebuah pusat pemerintahan yang baik dengan tidak mengabaikan kebutuhan pembangunan bagi masyarakatnya,” kata Indra di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

 

Lanjut Indra, pembangunannya harus mengacu kepada urgensi kebutuhan warga kota. Sehingga sebuah pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemudian aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah terkait pembiayaan sepertu penggunaan DAU.

 

Sementara untuk meningkatkan PAD banyak hal yang dapat dilakukan seperti mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat dijual secara nasional, menggali potensi pariwisata yang ada, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu juga bisa kolaborasi dengan Kabupaten Serang.

 

“Situs-situs Kerajaan Banten itu kan ada di dua tempat, antara kota dan kabupaten dan itu bisa disatukan. Artinya diangkat ke tingkat provinsi, tetapi kota dan kabupatennya tetap memperoleh keuntungan ekonomis juga. Nah DPRD Kota Serang bisa menggagas itu menjadi sebuah ikonnya provinsi yang adanya di Kota Serang, dan Kota Serang itu memperoleh keuntungan,” saran Indra.

 

Terkait dengan sebagian aset yang belum diperoleh Kota Serang, Indra mengatakan perlu ada koordinasi antara pemerintah kota, kabupaten, dan perwakilan BPK untuk melakukan pemerataan dan pemetaan kembali oleh tim apprasial. Melalui penilaian aset pembagian aset akan lebih jelas, sehingga meminimalisir masalah dikemudian hari. Strategi peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi aset daerah yang ada saat ini. (apr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Setjen dan BK DPR Dukung Pembahasan RUU
16-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan, Sekreratiat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI akan mendukung, mengidentifikasi serta memfasilitasi pembahasan...
Pom Bensin Mini Perlu Diatur Regulasi
15-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
pom bensin mini atau penjual bensin eceran di tengah masyarakat menjadi salah satu alternatif pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang...
DPRD HSS Konsultasikan Raperda RPJMD
15-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menerima kunjungan konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Hulu...
Sekjen DPR Lantik 19 Pejabat
15-02-2019 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 19 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR...