RUU Kebidanan Bertujuan Tingkatkan Mutu Profesi

13-02-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menegaskah bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan profesi bidan.Foto :Arief/rni

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena menegaskah bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan profesi bidan. Sebagai Ketua Panja RUU Kebidanan, ia memaparkan pembahasan RUU Kebidanan dilakukan secara intensif menggunakan landasan berfikir bahwa pengaturan mengenai profesi bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi bidan maupun masyarakat.

 

“Pengaturan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu bidan, mutu pendidikan, dan pelayanan kebidanan, memberikan pelindungan, dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ungkap Ermalena dalam laporanya di hadapan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019). Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto ini mengesahkan RUU Kebidanan menjadi Undang-Undang.

 

Menurut Erma, sapaan akrab Ermalena, sebelum ada landasan hukum yang mengatur tentang profesi bidan akibatnya tak ada kepastian hukum bagi bidan dalam menjalankan praktik profesinya, sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan dan pelindungan bagi bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan serta masyarakat sebagai penerima pelayanan kebidanan. 

 

Erma juga menjelaskan, dalam era jaminan kesehatan nasional saat ini, jejaring dan kerja sama tim tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada semua tingkat pelayanan merupakan hal yang penting dan harus mendapat perhatian. Hal tersebut perlu didukung dengan pengaturan tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya bidan, yang diharapkan akan menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan. 

 

Bidan sebagai salah satu jenis profesi tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional, kompeten dan memenuhi standar. “Hal ini dimaksudkan agar masyarakat penerima pelayanan kesehatan dapat terlindungi dari praktik Kebidanan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat," ujar Ermalena. 

 

Legislator PPP itu juga memaparkan, saat ini pembangunan kesehatan menjadi investasi utama untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk mewujudkan itu, diperlukan perencanaan pembangunan kesehatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa.

 

Erma berpandangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas dan memadai jumlahnya. Ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jenis, jumlah dan distribusi yang merata, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (eko/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...