DPR Sahkan RUU Bantuan Timbal Balik antara RI - UEA

13-02-2019 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Pimpinan DPR  menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates). Foto :Jaka/rni

 

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates). Sebelum palu persetujuan diketuk, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto selaku Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan guna mendapatkan persetujuan.

 

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap Fraksi apakah RUU tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Agus, disambut persetujuan oleh para Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir melaporkan bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah menandatangi Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

 

Kahar menuturkan, dalam perjanjian bantuan timbal balik ini diatur mengenai ruang lingkup bantuan, otoritas pusat, permintaan dan pelaksanaan bantuan, alasan penolakan permintaan bantuan, masa pemberlakuan, kerahasiaan dan pembatasan penggunaan, penggeledahan dan penyitaan dan penyelesaian sengketa. 

 

Menurut legislator Partai Golkar ini, kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana terkait dengan perpajakan dan bea cukai.

 

Ia menambahkan, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana tersebut juga harus memperhatikan prinsip hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...