Pertambangan di Madura Tak Berdampak pada Masyarakat

13-02-2019 / PARIPURNA

Anggota Komisi VIII DPR RI Dja’far Shodiq Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Dja’far Shodiq mengkritisi banyaknya aktivitas pertambangan di Pulau Madura yang berlangsung bertahun-tahun, namun tidak bisa dinikmati masyarakat Madura. Bahkan aktivitas pertambangan itu tidak melibatkan masyarakat Madura, sehingga masyarakat daerah tersebut masih banyak yang miskin.

 

“Aktivitas (pertambangan) di hilir tidak berada di Madura, ini sangat menyinggung kami masyarakat Madura. Apa masyarakat Madura tidak dipercaya lagi dan masyarakat Madura dianggap masyarakat kelas bawah,” tanya Dja’far saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 

Legislator Partai NasDem itu mencontohkan kegiatan pipa gulungan yang eksplorasinya di Sumenep, namun pipanya keluar di daerah lain. Begitupun dengan kegiatan pertambangan yang berlangsung di Sampang, namun pipanisasinya berada di Pasuruan. Hal itulah yang dinilainya tidak berdampak terhadap masyarakat Madura.

 

“Kegiatan migas di Jawa Timur 60 persennya di 4 kabupaten di Madura. Alangkah naifnya kalau masyarakat kami hasil buminya diambil, tapi masyarakatnya tidak menikmati apa-apa dari hilir, alias masih miskin,” tegas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

 

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Pulau Kambing, Madura yang masyarakatnya banyak menderita lepra. Dari kondisi tersebut bahkan setiap Gubernur Jawa Timur otomatis akan menjadi Ketua Asosiasi Penyakit Lepra Nasional. Sayangnya, kenyataan tersebut tidak berdampak pada penderita lepra di daerah tersebut.

 

Dalam arti, imbuh Dja’far, tidak ada penanganan apa-apa yang dilakukan untuk penderita lepra di daerah tersebut. Dari sana tak salah jika kemudian masyarakat Madura meminta daerah tersebut menjadi provinsi sendiri, yakni Provinsi Madura. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...