Pasokan Listrik Bali Kritis

17-02-2019 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung Foto : Andri/mr

 

Peninjaun Tim Kunjungan Reses Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang mendapatkan temuan bahwa pasokan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Bali terbilang kritis. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, Bali merupakan potret negara Indonesia. Sehingga jika terjadi masalah kekurangan energi listrik, maka efeknya berpotensi terhadap wajah Indonesia di tingkat internasional.

 

“Tingkat pertumbuhan energi cukup tinggi, tapi kapasitas tidak bertambah. Memang ada interkoneksi Jawa-Bali. Kalau ada interkoneksi, pembangkit dari mana saja bisa dialirkan. Atau kalau memang perlu, membangun pembangkit di Pulau Bali. Itu yang ingin kami pastikan soal kelistrikn di Bali,” kata Tamsil usai memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Celukan Bawang, Buleleng, Bali, Jumat (15/2/2019).

 

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh wilayah Bali, Komisi VII DPR RI bersama PLN masih mempertimbangkan jalan terbaik antara membangun pembangkit listrik baru di Bali atau melalui Jawa-Bali Crossing. Jika hendak dibangun pembangkit listrik yang baru, Tamsil mengingatkan untuk menggunakan energi baru terbarukan.

 

“Pembangkit listrik yang dibangun harus menggunakan energi baru terbarukan agar tidak mencemari lingkungan, juga dalam pembangunannya tidak melanggar budaya dan adat yang ada di Bali. Semua harus dipertimbangkan, baik dari segi harga, budaya, dan kultur, agar tidak merugikan masyarakat Bali,” pesan legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Regional Bisnis PLN Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara Joko Raharjo Abu Manan mengatakan, saat ini Bali memiliki pasokan listrik sebesar 1.100 Mega Watt, sementara pemakaiannnya sudah diangka 900 Mega Watt. “Memang ada sisa, tapi kalau keluar satu (pemeliharaan) berkurang 130 Mega Watt, maka menjadi mepet cadangannya," jelas Joko. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Implementasi Permen ESDM No 8 Tahun 2020
29-09-2020 / KOMISI VII
Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Dirut Pupuk Indonesia dan Dirut...
Jangan ada Miskomunikasi antara Komisi VII dengan Menteri ESDM
24-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengharapkan, saran dan masukan dari para Anggota Komisi VII kepada Menteri Energi dan...
Tambahan Dana Abadi Kemenristek Tak Disetujui, Komisi VII Panggil DJPB Kemenkeu
23-09-2020 / KOMISI VII
Berdasarkan mekanisme pembahasaan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Komisi VII DPR RI menyepakati bahwa anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/...
Pemerintah Dinilai Lamban Soal Pengembangan EBT
22-09-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah masih terkesan lamban dalam menjalankan mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Padahal...