RUU Pertanahan Bersifat Lex Specialis

22-02-2019 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron saat memberikan kata smabutan. Foto: Andri/rni

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron menjelaskan, Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku saat ini dinilai tidak mengakomodir kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat. Untuk itu, RUU Pertanahan akan disusun bersifat lex specialis, sebagai komplementasi untuk melengkapi UU PA.

 

“Kami menganggap UU PA terlalu umum, sehingga harus ada undang-undang yang lebih spesial. UU PA tetap ada sebagai lex generalis. Kemudian lex spesialis-nya adalah RUU Pertanahan ini,” kata Herman saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pertanahan” di Gedung Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/2/2019).

 

Dalam FGD yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI sekaligus Plt. Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Iskandar itu, Herman mengatakan setiap informasi dan masukan keagrarian yang diberikan oleh civitas akademika UGM, akan dijadikan dasar pertimbangan penyusunan RUU Pertanahan yang sedang dibahas oleh Komisi II DPR RI dengan pemerintah.

 

“Kami ingin menjadikan Undang-Undang Pertanahan ini sebagai landasan hukum. Karena bagaimanapun Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat umum. (UU PA) mengatur agraria di Indonesia, tetapi untuk mengatur tata cara pertanahan secara nasional sebagai hak penguasaan negara perlu aturan lex specialis,” imbuh legislator Partai Demokrat itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA berharap, pertemuan ini dapat semakin mempererat hubungan DPR RI dengan UGM. Agar kedepannya kedua belah pihak dapat melakukan pembahasan lebih lanjut secara substansial permasalahan yang dihadapi.

 

“Sehingga di masa-masa yang akan datang kita bisa berinteraksi lebih baik lagi dalam membahas materi-materi yang secara substansial memberikan kontribusi untuk perbaikan dan penanganan permasalahan pertanahan di negara kita,” harap Maria. (man/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pelaksanaan Pilkada Jangan Jadi Klaster Baru Covid-19
04-12-2020 / KOMISI II
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan digelar di 270 daerah. Hukum tertinggi pelaksanaan Pilkada kali ini adalah keselamatan...
Tangsel Dinilai Siap Gelar Pilkada Serentak 2020
04-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai secara umum Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sudah siap untuk menggelar Pemilihan...
Komisi II Pastikan Kota Depok Siap Laksanakan Pilkada 2020
03-12-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota...
Pastikan Penerapan Prokes dalam Pilkada Dilaksanakan secara Ketat
02-12-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dapat berjalan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih yang...