DPR-Pemerintah Setujui Egwuatu Jadi WNI

08-03-2019 / KOMISI III

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan berjabat tangan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelum mengikuti rapat kerja. Foto: Andri/rni

 

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui permohonan pesepak bola asal Nigeria Egwuatu Godstime Ouseloka menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI untuk meminta pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka menjadi WNI.

 

Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (06/3/2019). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan secara khusus memang untuk mendengarkan penjelasan Menkum HAM soal permohonan Egwuatu jadi WNI.

 

Dalam rapat itu, Trimedia menyampaikan, "Surat dari Komisi X kepada Pimpinan DPR RI tanggal 23 Januari 2019 prihal pertimbangan kewarganegaraan atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka disampaikan bahwa Komisi X merekomendasikan untuk menjadi WNI."

 

Sementara Menkum HAM dalam penjelasannya menyatakan, permohonan Egwuatu sudah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI. Kronologis permohonan kewarganegaraan ini bermula saat Dirjen Administrasi Umum Kemenkum HAM menerima surat dari Sekjen Kemenpora 18 Juni 2018 lalu prihal naturalisasi pesepakbola Nigeria tersebut. 

 

Karena Egwuatu dinilai berjasa ikut memajukan sepakbola nasional, Kemenpora lalu membicarakannya dengan Komisi X DPR RI. Dan hasil rapat Pimpinan DPR RI dengan pimpinan komisi dan fraksi memutuskan agar permohonan ini diserahkan kepada Komisi III DPR RI untuk membahasnya.

 

“Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan kewarganegaraan RI dari Sekjen Kemenpora tersebut, dokumen yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007," urai Menkum HAM di hadapan Komisi III DPR RI. Selain persyaratan administrasi, untuk menjadi WNI disyaratkan setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan berjasa kepada NKRI. Egwuatu pun dinilai telah memenuhi semua kriteria tersebut. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...