Komisi V Harap RPM Perlindungan Sepeda Motor Segera Diterbitkan

12-03-2019 / KOMISI V

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Oji/rni

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo berharap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor dapat segera diterbikan. Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum moda transportasi roda dua, khususnya untuk ojek online dan ojek pangkalan.

 

Hal itu diungkapkan Sigit usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). Turut hadir 10 perwakilan asosiasi driver ojol, serta Grab dan Gojek sebagai aplikator.

 

“Kami mengapresiasi pemerintah menyodorkan RPM ini kepada Komisi V sebelum diberlakukan. Kami juga meminta agar aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan keterjangkauan harga dapat dikedepankan,” ungkap Sigit.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, hadirnya RPM ini memberikan legitimasi bahwa ojek online maupun ojek pangkalan (opang), keduanya dilindungi negara, sambil menunggu pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

 

Sigit menambahkan, rancangan peraturan tersebut telah mempertemukan antara kepentingan aplikator,  pengemudi sebagai mitra dan juga masyarakat sebagai konsumen. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir konflik horizontal antara ojek online dan ojek pangkalan.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan, draf RPM ini mengatur empat poin penting, yaitu aturan suspend, kemitraan, tarif, serta keselamatan. “Terutama, masalah suspend ini jangan sepihak dirasakan oleh mitra, nantinya seperti apa kita akan atur begitu juga dengan tarif," ungkapnya.

 

Kendati demikian, besaran tarif ojek online belum diatur secara terperinci. Budi mengatakan, penentuan tarif ojek online biasanya terbagi menjadi dua komponen, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak aplikator, pemerintah hanya bisa menentukan biaya langsung.

 

“Kita memutuskan biaya langsung ada 11 aspek. Kemudian ada masukan dari Komisi V untuk memberlakukan batas atas agar melindungi kepentingan konsumen. Nanti akan coba kita diskusikan kembali," papar Budi.

 

Ia menargetkan peraturan menteri tersebut bisa segera diterapkan. Namun pihaknya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung (MA) sehingga nantinya tidak di-judicial review. “Gunanya supaya nanti regulasi ini begitu jalan, tidak ada penolakan-penolakan. Termasuk saya juga konsultasi kepada Mahkamah Agung," pungkasnya. (ann/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemendes PDTT Diminta Sempurnakan Hasil Sinkronisasi RAPBN 2021
24-09-2020 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap...
Anggota DPR Usul Rapat Lintas Komisi Bahas Penanganan Bencana
23-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan adanya rapat lintas komisi membahas secara spesifik penanganan bencana yang terjadi di...
Legislator Ingatkan BMKG Lebih Akurat dalam Prakiraan Cuaca
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk bisa lebih memberikan informasi prakiraan...
Anggota DPR Apresiasi Kemenhub Revitalisasi Jalur Kereta Api
22-09-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengapresiasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang merevitalisasi jalur kereta api (KA) Ciranjang-Cipatat, Jawa Barat,...