Komisi III Sahkan Dua Hakim MK

12-03-2019 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (F-PPP) berikan keterangan usai menentukan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Oji/rni

 

Komisi III DPR RI mengumumkan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua hakim tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Panel Ahli dalam musyawarah mufakat. Adapun nama kedua Hakim MK tersebut adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams.

 

“Meskipun sempat ada nama lain yang paling banyak disebut, namun secara keseluruhan nama-nama yang direkomendasikan oleh Tim Panel Ahli adalah kedua nama tersebut, “ ujar Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (F-PPP) dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (F-PDI Perjuangan) menegaskan, Hakim MK terpilih, harus mempunyai kapabilitas dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang meliputi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

 

“Melalui pertimbangan tersebut, seluruh Fraksi di Komisi III menyepakati bahwa kedua nama hakim terpilih dinilai bisa mengawal proses persidangan di MK, terutama dalam menghadapi Pileg dan Pilpres mendatang,” ungkap Trimedya.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik (F-Demokrat) pada kesempatan yang sama menambahkan, Fraksinya menyetujui dua nama hakim terpilih yang merupakan hasil rekomendasi dari Tim Panel Ahli dakam mengawal agenda politik Indonesia ke depan.

 

“F-Demokrat percaya, bahwa kedua hakim tersebut adalah nama yang bisa mengawal proses agenda politik ke depan di MK, dalam konteks kemungkinan terjadinya sengketa dalam Pileg dan Pilpres,” pungkas Erma. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...