Legislator Prihatin MCK Tak Jadi Prioritas Bantuan pada Korban Bencana

13-03-2019 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo. Foto: Erman/rni

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo menyampaikan keprihatinannya atas temuan saat dirinya melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana bantuan pengadaan mandi, cuci, kakus (MCK) yang seharusnya diberikan kepada korban bencana, justru tak menjadi prioritas bantuan.

 

“Karena kami tahu, pengadaan MCK sudah menjadi salah satu program pemerintah. Namun mengapa, MCK justru menjadi opsional pada saat pembangunan. Ini hanya akan menambah pekerjaan pemerintah kedepannya, jangan sampai hal ini dijadikan proyek,” ujar Sara, sapaan akrabnya, saat menghadiri Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI dengan kementerian dan pihak terkait di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

 

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, permasalahan minimnya MCK ini sudah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah setempat. Sara mengusulkan, Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajarannya bisa menekankan kembali, bahwa MCK bukan program opsional melainkan menjadi prioritas dalam pembangunan.

 

“Padahal, pengadaan MCK di dalam rumah adalah paradigma sehat dan paradigma perspektif gender. Tolong ini diperhatikan, karena kami tahu akan ada rumah-rumah lagi yang akan dibangun, seharusnya sudah tidak menjadi opsional, tetapi sudah menjadi bagian dari program bantuan rumah senilai Rp 50 juta itu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

 

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah ini, turut hadir Kepala BNPB, perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang PMK, Kementeriab Keuangan, Kementerian Sosial, serta Bupati dan Pimpinan DPRD sejumlah daerah di NTB. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Serap Masukan Pakar
17-09-2020 / KOMISI VIII
Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tengah dibahas secara fokus oleh Komisi VIII DPR RI di Masa...
Komisi VIII Setujui Anggaran Kemenag Tahun 2021
15-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2021. Dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI...
Anggaran Penanganan Bencana Alam Harus Diperhitungkan
14-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mengatakan anggaran bencana alam pada tahun ini banyak dikurangi dan diahlikan untuk...
Legislator Apresiasi Langkah Menag Anulir Pemotongan Dana BOS Madrasah
14-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Agama Fachrul Razi yang memutuskan untuk menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...