Komisi VIII dan Pemerintah Sepakat RUU PIHU Dibahas di Paripurna

26-03-2019 / KOMISI VIII

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah kementerian. Foto: Azka/rni

 

Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) disepakati Komisi VIII DPR RI dan pemerintah untuk dilanjutkan pembahasannya pada Rapat Paripurna agar menjadi Undang-Undang (UU). Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap RUU PIHU segera disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan III pada 28 Maret 2019 ini.

 

“Ini menandakan bahwa kebersamaan kita dalam membahas undang-undang ini, agar lebih berkualitas. Baik dari sisi substansi maupun dari sisi ke depan agar menjaga ibadah Haji itu lebih tertib, lebih aman, kemudian rasa kepuasan masyarakat bisa bertambah," kata Ali Taher usai memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah kementerian di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

 

Politisi PAN ini mengatakan, progresivitas dalam pembahasan RUU ini luar biasa dan melibatkan seluruh stakeholder. Karena RUU ini nantinya harus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang berkaitan dengan Haji dan Umrah. RUU PIHU ini di dalamnya juga mengatur tentang penegakan hukum dan sanksi pidana apabila ditemukan adanya aktivitas kegiatan ekonomi dari travel yang nakal untuk melakukan penipuan atau kejahatan.

 

“Itu sudah dapat dilakukan bulan depan, jika RUU PIHU ini sudah menjadi undang-undang. Itu artinya bahwa penyelenggara haji dan umrah ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk berangkat, tapi juga ada faktor proteksi dan sisi undang-undang nya," tegas legislator dapil Banten III itu.

 

Selain memberikan kemudahan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan sarana prasarana pelayanan ibadah Haji. Termasuk juga, tambah Ali Taher, sekarang pihaknya mulai mendorong pemerintah untuk melebarkan sayap penambahan bandara embarkasi Haji. Selama ini Indonesia hanya memiliki 12 bandara embarkasi Haji, ke depan diharapkan ada penambahan menjadi 14-15 embarkasi Haji.

 

Mewakili pemerintah, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan sangat berterima kasih dan mengapresiasi Komisi VIII DPR RI, Panitia Kerja (Panja) Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang telah bekerja luar biasa dalam upaya menghadirkan regulasi yang lebih baik. Sehingga harapannya tentu kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terus membaik.

 

“Sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, rancangan undang-undang ini akan bisa dibawa ke Rapat Paripurna, pembicaraan tingkat 2 untuk mendapatkan pengesahan dari DPR RI," pungkasnya. 

 

Selain dari Menteri Agama RI, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Keuangan.(es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Serap Masukan Pakar
17-09-2020 / KOMISI VIII
Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tengah dibahas secara fokus oleh Komisi VIII DPR RI di Masa...
Komisi VIII Setujui Anggaran Kemenag Tahun 2021
15-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2021. Dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI...
Anggaran Penanganan Bencana Alam Harus Diperhitungkan
14-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mengatakan anggaran bencana alam pada tahun ini banyak dikurangi dan diahlikan untuk...
Legislator Apresiasi Langkah Menag Anulir Pemotongan Dana BOS Madrasah
14-09-2020 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Agama Fachrul Razi yang memutuskan untuk menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)...