Komisi III Pastikan Aparat Penegak Hukum Siap Kawal Pemilu 2019

27-03-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap saat memimpin rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke  Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Foto: Tiara/rni

 

 

Komisi III DPR RI saat ini tengah memberi perhatian serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 yang merupakan sejarah baru bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Terutama, dalam hal kesiapan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang diselenggarakannya Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap saat memimpin rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta jajaran dan Kapolres se-Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumut, serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, di Polda Sumut, Medan, Rabu (27/3/2019). 

 

“Saya kira kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga agar pesta demokrasi Pemilu 2019 berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah. Pada dasarnya kita tahu bahwa demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat, oleh sebab itu biarkanlah pesta demokrasi itu berjalan sebagaimana kaidah-kaidahnya bebas tanpa tekanan dan hal ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tegas Mulfachri.

 

Dalam pertemuan itu, politisi daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengimbau kepada tiga lembaga mitra kerja Komisi III DPR RI tersebut agar menjaga netralitas dalam mengawal Pemilu 2019 yang akan datang. Dengan menjaga netralitas, dirinya menilai sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri.

 

“Dengan menjaga netralitas, sama artinya kita menjaga kualitas Pemilu kita menjadi Pemilu yang berkualitas baik. Tentu kalau Pemilunya berkualitas baik kemudian arah demokrasi juga berjalan ke arah yang benar, maka kita bisa menempatkan Pemilu sebagai pintu gerbang dari upaya-upaya membangun bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,” harapnya. 

 

Mulfachri meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya, sudah memahami posisinya masing-masing. “Tentunya kita berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab bagi suksesnya Pemilu 2019 pada 17 April yang akan datang dapat mengawal seluruh proses yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

 

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Agus Andrianto menyatakan, dalam menjaga stabilitas Pemilu 2019, Polda Sumut tidak menemui kendala dan hambatan. Stabilitas keamanan di masyarakat dinilai sudah terjaga dengan baik dan kondusif. “Karena Polda Sumut melaksanakan  pengamanan Pemilu secara profesional dan netral,” tandasnya. 

 

Sebagai salah satu upaya persiapan pengamanan Pemilu 2019 melalui pelaksanaan kegiatan cooling system yang diterapkan oleh Polri, merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.

 

“Karena menurut kami sangat penting bagi masyarakat untuk merasakan proses Pemilu adalah proses demokrasi dimana tidak terjadi intimidasi dan hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya seraya berupaya mewujudkan masyarakat nyaman, damai, tidak mudah diadu domba, dan sebagainya. 

 

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan (F-PDI Perjuangan), dan sejumlah Anggota Komisi III DPR RI lain diantaranya, Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan), John Kenedy Azis (F-Partai Golkar), Yoseph B. Badeoda (F-PD), Muslim Ayub (F-PAN), Nur Chayati (F-PKB), TB Soenmandjaja dan Muhammad Nasir Jamil dari F-PKS. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Kejaksaan Agung Tingkatkan Pengawasan Internal
25-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mendesak Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perilaku dan...
Tugas Pemberantasan Korupsi Harus Dilakukan secara Profesional dalam Koridor Kode Etik
24-09-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry merespon keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan Ketua KPK...
Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Perlu Diinvestigasi Mendalam
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Marinus Gea mendorong adanya investigasi secara mendalam terkait kaburnya narapidana (napi) Warga Negara Asing (WNA)...
Kurangnya Sipir Bukan Alasan Lemahnya Pengawasan di Lapas
24-09-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menilai kurangnya jumlah petugas penjaga lapas atau sipir dalam melakukan pengawasan terhadap...