Komisi III Pantau Kesiapan Polda Kalbar Kawal Pemilu

28-03-2019 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat memimpin memimpin pertemuan dengan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Foto: Eka Hindra/rni

 

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik memantau kesiapan Polda Kalimantan Barat dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pihaknya mendapat informasi, Kalbar merupakan daerah yang unik terkait persoalan Pemilu. Dimana pada tahun 2018 lalu Kalbar tergolong sebagai wilayah rawan saat pelaksanaan Pemilu, namun berkat kerja keras Polda Kalbar dan stakeholder lainnya, Kalbar bisa membalikkan keadaan.

 

“Polda Kalimantan Barat harus menjalankan tugasnya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pemilu, tidak boleh memihak salah satu peserta baik, Capres 01 dan Capres 02, partai politik dan Anggota DPD,” tegas Erma saat memimpin pertemuan dengan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Graha Khatulistiwa Mapolda Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (27/3/2019).

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi dari KPU, ada dua Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni dari Malawi dan Ketapang. Dalam pertemuan itu diungkapkan, permasalahan itu sudah diselesaikan, dan nama kedua WNA itu telah dihapus dari DPT. “Inilah bentuk koordinasi kita,” imbuh legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu.

 

Diketahui, Polri telah memberikan anggaran sebesar Rp 58 milliar kepada Polda Kalbar guna mengamankan Pemilu 2019. Selain itu Polda Kalbar juga sudah memetakan sebanyak 7 titik kerawanan dalam Pemilu 2019. Kapolda Kalbar Didi Haryono menjelaskan, anggaran sebesar Rp 58 milliar itu digunakan untuk keperluan pihaknya bersinergi  dengan seluruh komponen masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mengamankan Pemilu 2019.

 

“Tentunya kunjungan dari Komisi III DPR kita apresiasi, mereka juga mengapresiasi kinerja kita antara lain bagaimana mengelola anggaran selama satu tahun berjalan  2018 dan mengelola anggaran selama pelaksanaan persiapan Pemilu Pilpres ini,” kata Kapolda Kalbar.

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kalbar Sri Handayani menjelaskan ada daerah yang kategori aman dalam menjalankan Pemilu. Untuk kategori daerah aman, empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga oleh satu personel Polisi. Kemudian daerah rawan III, untuk satu TPS akan dijaga oleh satu personel Polisi ditambah dengan Linmas. “Daerah rawan ini secara geografis jauh, contohnya di Kabupaten Bengkayang, yakni Kecamatan Siding, Desa Sungkung kan cukup jauh. Sehingga masuk dalam kategori rawan III, begitu juga di beberapa daerah lain,” jelas Wakapolda Kalbar. (hr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Dorong Bareskrim Polri Tuntaskan Kasus TPPI
20-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bareskrim Mabes Polri membahas penanganan perkara kasus...
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi DKI Belum Memadai
19-02-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin rombongan Anggota Komisi III mengunjungi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut...
Tindak Bandar Narkoba Secara Strategis
10-02-2020 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, menekankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar melakukan penindakan pemberantasan bandar narkoba secara...
Penegak Hukum Harus Sinergi Berantas TPPO
07-02-2020 / KOMISI III
Tindak pidana perdangan orang (TPPO) sudah menjadi extraordinary crime bagi dunia hukum. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kasus TPPO...