Legislator Imbau Pemerintah Dukung Pelestarian Budaya Asli Bali

29-03-2019 / KOMISI X

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan infrastruktur promosi dan dampak bencana terhadap pariwisata ke Kantor Wali Kota Denpasar, Bali. Foto: Puntho/rni

 

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad mengatakan, dalam konteks akulturasi budaya, keseluruhan budaya-budaya yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali harus tetap mempertahankan budaya asli. Noor mengimbau Pemerintah Pusat untuk bisa menopang untuk melestarikan budaya asli Bali, khususnya yang ada di Denpasar.

 

“Harus ada regulasi yang memproteksi, akulturasi budaya dengan budaya lain termasuk budaya asing, tidak mengikis nilai-nilai luhur Bali,” ujar Noor Achmad usai mengikuti  Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka pengawasan infrastruktur promosi dan dampak bencana terhadap pariwisata ke Kantor Wali Kota Denpasar, Bali, Selasa (26/3/2019).

 

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini menyoroti kecilnya jumlah dana APBD dan PAD Denpasar. APBD Denpasar hanya berjumlah Rp 2 triliun, sedangkan PAD Denpasar hanya sebesar Rp 800 Miliar. Padahal, Denpasar-Bali menyumbang sebesar Rp 50 triliun ke pemerintah pusat.

 

“Bali juga menyumbang Rp 50 triliun ke pusat, namun demikian, ke APBD Denpasar sangat kecil jumlahnya yaitu hanya berjumlah Rp 2 triliun, PAD mereka juga hanya Rp 800 Miliar. Oleh karena itu, supaya ini juga bisa menjadi perhatian Pemerintah Pusat kepada Denpasar, Bali,” tandas Noor.

 

Legislator dapil Jawa Tengah II ini pada kesempatan yang sama menegaskan, Komisi X DPR segera mengundang Kementerian Pariwisata untuk mengkoordinasikan persoalan yang muncul di Denpasar-Bali. Kementerian Pariwisata khususnya dalam hal ini Deputi Infastruktur, diminta untuk bisa memberikan dukungan bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali.

 

“Deputi Infastruktur Kemenpar diminta untuk bisa memberikan bantuan infrastruktur ke Denpasar-Bali, khususnya destinasi wisata yang saat ini kurang begitu baik. Supaya ke depannya tidak ada kendala, maka koordinasi dengan Kemenpar menjadi sangat penting,” pungkas Noor Achmad. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Ekraf Harus Didorong Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
24-09-2020 / KOMISI X
Sektor ekonomi kreatif (ekraf) harus terus didorong eksistensinya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI...
RUU SKN Perlu Akomodir Olahraga 'Off-Road'
24-09-2020 / KOMISI X
Komisi X DPR RI menghimpun sejumlah masukan dari pihak-pihak terkait untuk memperkaya pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN)....
Kemenparekraf Diharap Kembangkan Potensi Desa Wisata
24-09-2020 / KOMISI X
Potensi desa wisata masih luput dari perhatian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk dikembangkan. Keberadaan desa wisata saat ini...
Rencana Menghilangkan Mapel Sejarah Sangat Meresahkan
23-09-2020 / KOMISI X
Wacana menghilangkan mata pelajaran (mapel) sejarah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah meresahkan banyak pIhak, terutama para guru...