Komisi V Apresiasi Progres Pembangunan Jalur Kereta Segmen Barru-Parepare

02-04-2019 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI DPR RI Ibnu Munzir. Foto: Oji/rni

 

 

Progres pembangunan jalur Kereta Api di segmen Barru - Parepare sudah rampung 99 persen dan hanya terkendala masalah pembangunan jembatan dan pembebasan lahan pemakaman. Wakil Ketua Komisi V DPR RI DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, untuk jalur kereta api di Kabupaten Barru diharapkan tahun 2019 ini bisa selesai. Mengenai kendala pembangunan jembatan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.

 

Hal tersebut diungkapkan Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI usai meninjau dan mendengarkan pemaparan progress Pembangunan track Jalur Kereta Api Lintas Makassar - Parepare, segmen Barru - Parepare oleh Dirjen Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, , Senin (01/4/2019).

 

“Pada prinsipnya semua masih on progres. Jadi kita berharap sesuai dengan target tahun 2020 sudah rampung semua pekerjaan jalur kereta api Makassar - Parepare. Dan saya lihat sendiri dari pembangunan jalur rel keretanya dan ketersediaan kereta dan gerbongnya pun sudah siap. Jadi kalau pembangunan jembatan rampung maka jalur kereta di Barru ini bisa segera dioperasikan, tapi belum sampai ke Pangkep dan Maros atau Makassar,” kata Ibnu.

 

Terkait sumber dana untuk pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa selain dari APBN juga ada investasi swasta yang totalnya akan menelan biaya sekitar Rp 13 triliun. “Jumlah tersebut hanya untuk infrastruktur jalur kereta apinya saja. Belum termasuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti fasilitas stasiun, akses jalan dan lain-lain. Ketersediaan dananya sudah ada, berarti investasinya sudah berjalan," tandasnya.

 

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zamrides dalam paparannya menyebutkan panjang jalur KA Makassar - Maros-Pangkajene - Barru - Parepare mencapai 145 Kilometer. Terdiri dari 16 Stasiun di jalur utama (Main Line), 7 Stasiun Besar dan 9 Stasiun Kecil dan 3 Stasiun sidding track yaitu Garongkong, Tonasa dan Bosowa.

 

Ada sekitar 55 jembatan dengan bentang antara 30-406 meter, perpotongan jalan sebanyak 124 titik. Hal inilah yang memerlukan waktu dalam pembangunannya dan diharapkan bisa selesai sesuai target," jelasnya.

 

Zamrides juga mengungkapkan terkait kendala pembangunan jembatan sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, sementara penyelesaian pemindahan lahan pemakamana juga sudah difasilitasi oleh Bupati Barru bersama MUI Sulsel dan bisa diselesaikan dengan baik.

 

Sebelum melakukan tinjauan lapangan, Tim Kunker Komisi V DPR RI DPR RI terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati  Kabupaten Barru Suardi Saleh di rumah jabatan Bupati dengan dihadiri seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.

 

Kunker ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI diantaranya Alex Indra Lukman, Rendy M. Affandy Lamadjido, Hamka B. Kady, Ridwan Bae, Agung Budi Santoso, Hartanto Edhie Wibowo, Bahrum Daido, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Abu Bakar Wasahua, dan Sahat Silaban. (oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nurhayati Dorong Pemdes Terapkan Digitalisasi Monografi Desa
27-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong Pemerintah Desa (Pemdes) menerapkan Digitalisasi Monografi Desa untuk reformasi sistem. Menurut...
Syarief Abdullah: Kades Sudah Maksimal Membangun Desa
16-07-2020 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi kinerja Kepala Desa dalam membangun di desa. Syarief menegaskan, dana...
Mulyadi: Kekayaan Negara Harus Dimaksimalkan dengan Manajemen Aset
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mendesak sejumlah kementerian agar memiliki lembaga yang mampu memanajemen aset. Hal ini penting dimiliki agar,...
Legislator Desak Menhub Usut Importir Kendaraan Penunggak PNBP
15-07-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mendesak Menteri Perhubungan untuk mengusut Agen Pemegang Merk (APM) atau importir kendaraan ihwal...