Tiga Isu Krusial Warnai Pembahasan RUU Sisnas Iptek

14-05-2019 / PANITIA KHUSUS

Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto Foto : Andri/mr

 

Tiga isu krusial mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) yang tengah dibahas Pansus DPR RI dan Pemerintah. Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto mengatakan, salah satu isu krusial yang menjadi bahasan adalah mengenai batasan usia peneliti.

 

“Pertama terkait batasan usia atau usia pensiun seorang peneliti, dimana dalam RUU ini pemerintah memberikan batasan hingga usia 70 tahun,” kata Daryatmo saat memimpin Rapat Pansus RUU Sisnaa Iptek di ruang rapat Pansus DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

 

Selain usia pensiun, dalam Rapat Pansus tersebut juga membahas tentang pendanaan dalam penelitian. Dimana ada lima usulan sumber dana, yakni APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah. Kedua pendanaan penelitian berasal dari 2,5 hingga 5 persen dari APBN. Ketiga berasal dari 0,5 persen dana abadi riset yang diambil dari 20 persen anggaran pendidikan.

 

“Ke empat, dana bersumber dari 10 persen dari APBD, dan usulan ke lima pendanaan penelitian bersumber dari badan usaha yang diberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak (tax deduction) paling banyak 300 persen,” tukas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya terkait pembahasan RUU ini adalah tentang adanya sanksi administratif atau ketentuan pidana bagi peneliti. Hal ini yang menurut Daryatmo masih  menjadi pro dan kontra di masyarakat, terutama bagi peneliti. Menurutnya, perlu adanya penghargaan kepada hasil penelitian, namun di sisi lain juga secara adil harus memberikan sanksi terhadap aktivitas peneliti dan hasil-hasil penelitiannya yang menyimpang.

 

“Hal inilah yang kemudian dianggap mengganggu semangat penelitian. Padahal kami berusaha untuk memberikan rambu yang sejatinya untuk melindungi peneliti itu sendiri, namun sekaligus mendorong penelitian itu. Dengan kata lain, kami ingin memberikan reward terhadap hasil-hasil penelitian. Tentu saja kalau ada reward harus ada punishment,” jelasnya

 

Legislator dapil Jawa Tengah II itu menambahkan, sanksi-sanksi inilah yang masih akan dibahas Pansus ke depannya. Ia berharap di akhir masa jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019, RUU tersebut dapat terselesaikan dengan baik. (ayu/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Kewirnas Bertujuan Hapuskan Kesenjangan Sosial
18-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Indah Kurnia menyampaikan, RUU Kewirnas memiliki spirit mengentaskan...
Provinsi Aceh Perlu Keberpihakan Khusus dalam RUU Kewirnas
17-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI, Nasril Bahar, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan keberpihakan...
Perlunya Kesepakatan Perihal Kelembagaan dalam RUU Kewirnas
17-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Martri Agoeng menjelaskan bahwa salah satu hal...
Perlu Paradigma Baru untuk Kembangkan Kewirausahaan Nasional
16-07-2019 / PANITIA KHUSUS
Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional (Kewirnas) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan, saat ini iklim usaha dalam negeri...