Komisi III Berkomitmen Selesaikan Empat RUU

21-05-2019 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir. Foto : Dok/mr

 

Komisi III DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan PR besarnya berupa empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disahkan pada tahun ini sebelum periode 2014-2019 berakhir. Keempat RUU itu yakni RKUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU MK, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan. Butuh komitmen politik antara DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan keempat RUU menjadi Undang-Undang (UU).

 

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Dari keempat RUU itu yang paling menyita perhatian adalah RKUHP. Bila ini berhasil disahkan bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam mengganti produk hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

 

Kahar pun meminta Menkum HAM menjelaskan progres keempat RUU itu. “Rapat ini merupakan evaluasi bersama RUU yang dibahas Komisi III DPR RI, yaitu RUKHP, RUU MK, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan,” ujar Kahar. Menurut Yasonna, khusus RKUHP yang 60 tahun belum diganti, perlu diganti dengan produk hukum bangsa sendiri. Tim sudah bekerja selama tiga tahun untuk menyelesaikan RKUHP.

 

Sebelum masa periode DPR RI ini berakhir, RKUHP harus sudah disahkan. Tinggal menyisakan komitmen politik antara pemerintah dan DPR saja untuk menyelesaikannya. RUU Jabatan Hakim dan RUU MK juga dipandang sangat strategis keberadaannya. Begitu juga RUU Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari pembenahan LP di seluruh Tanah Air. “Pemerintah butuh dukungan Komisi III DPR untuk menuntaskan keempat RUU ini. Prestasi besar bika keempatnya bisa disahkan,” ucap Yasonna di hadapan Komisi III DPR RI. (mh/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Perhatikan Kebutuhan Pengadilan Tinggi di Daerah
16-10-2020 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti sarana dan prasarana yang dinilai kurang layak di Pengadilan Tinggi Jawa...
Komisi III Bersama Kapolda Jatim Berikan Bantuan Sembako dan Masker
16-10-2020 / KOMISI III
Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI...
Jadikan Program Tangguh Polda Jatim sebagai Role Model Penanganan Covid-19
15-10-2020 / KOMISI III
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Surabaya membuat beberapa program diantaranya program Kampung Tangguh,...
Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kejati Jatim
15-10-2020 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi...