Komoditas Pangan dan Tarif Transportasi Dongkrak Inflasi Yogyakarta

27-05-2019 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan Foto : Oji/mr

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan, salah satu penyebab inflasi cukup tinggi antara lain kenaikan harga tiket pesawat. Ia menilai holding time (waktu tunggu) penerbangan di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta cukup lama. Hal seperti ini cukup menguras bahan bakar avtur dan membuat biaya semakin mahal bagi dunia penerbangan. Tentunya akan dikompensasikan kepada harga tiket pesawat yang mahal dan menimbulkan inflasi.

 

“Buktinya kita alami sendiri sekitar 30 menit berputar-putar di atas sebelum bisa mendarat (di Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta), bahkan ada kasus yang sampai dua jam,” tukas Marwan di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka memantau inflasi di DI Yogyakarta, Kamis (23/5/2019).

 

Marwan juga menjelaskan, solusi kepadatan penerbangan di DI Yogyakarta diatasi dengan segera dibukanya New Yogyakarta International Aiport (NYIA) sebagai bandara baru. Harapannya dengan pengoperasian NYIA, maka ke depan tidak ada lagi pesawat menunggu lama untuk mendarat, sehingga mengurangi biaya operasional dan menurunkan tarif tiket.

 

“Kami berharap kondisi inflasi Yogyakarta bisa lebih terkendali. Tak kalah penting adalah kebutuhan pokok masyarakat menyambut perayaan Idul Fitri terpenuhi dengan baik," pinta politisi Partai Demokrat itu.

 

Menurutnya, dari hasil penelitian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Yogyakarta antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) maupun Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta terlihat bahwa inflasi yang terjadi di Yogyakarta masih relatif baik dan terkendali pada kisaran angka yang masih dalam range target nasional.

 

“Ke depan, Yogyakarta ini punya pergeseran dari daerah produsen kebutuhan pokok seperti beras, bawang merah dan lainnya menurut analisa BI akan menjadi daerah konsumen. Karena hampir 200 Ha setiap tahun lahan pertanian di wilayah DI Yogyakarta berubah fungsi menjadi pemukiman," tandas Marwan mengingatkan.

 

Politisi dapil Lampung II itu menambahkan, perubahan pola ini jika tidak diantisipasi dengan baik oleh Pemprov dibantu oleh BI dan instansi terkait akan menjadi potensi masalah. Terutama ketersediaan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada tingginya inflasi.

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta Hilman Tisnawan menjelaskan Yogyakarta ke depan harus meningkatkan industri kreatif, karena dari sisi wilayah yang terbatas tidak memungkinkan menjadi daerah produsen pangan. “Berkurangnya lahan pertanian tiap tahun mencapai 200 Ha harus terus diantisipasi dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif sebagai penopang dunia wisata Yogyakarta,” paparnya. (oji/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Bank Himbara Akselerasi Penyaluran Stimulus PEN
25-09-2020 / KOMISI XI
Menuju penghujung kuartal III-2020, Pemerintah terus memaksimalkan pelaksanaan berbagai stimulus yang termuat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Konferensi...
Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
23-09-2020 / KOMISI XI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi...
PMN Rp 20 Triliun BPUI Harus Jelas Penggunaannya
23-09-2020 / KOMISI XI
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), atau BPUI, senilai...
Bank Himbara Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit UMKM Sektor Riil
23-09-2020 / KOMISI XI
Guna mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah...