Tak Setuju Cakim Agung, Komisi III Lapor ke Paripurna

28-05-2019 / PARIPURNA

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir menyerahkan laporan Komisi III DPR terhadap proses pembahasan calon hakim agung Foto : Jaka/mr

 

Setelah melaksanakan tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap empat Calon Hakim (Cakim) Agung berdasarkan surat Komisi Yudisial nomor 02/PIM/RH.01.08/01/0219, Komisi III DPR RI memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap keempat Cakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial.

 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir saat mebacakan laporan Komisi III DPR terhadap proses pembahasan calon hakim agung pada Rapat Paripurna ke-V Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/05/2019). Ditolaknya keempat kandidat hakim agung itu, karena dinilai kurang berkualitas dan tidak ideal ditempatkan di Mahkamah Agung. 

 

Adapun tahapan yang dilakukan Komisi III dalam melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah pertama, Komisi III DPR melakukan rapat pleno pada tanggal 14 Mei untuk membicarakan tahapan tahapan uji kelayakan dan kepatutan diantaranya membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di media cetak dan judul makalah. 

 

Kedua, keempat nama calon hakum agung diumumkan pada surat kabar nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Kemudian, pada tanggal 15 Mei dilaksanakan pengambilan nomor urut oleh para calon dan pembuatan makalah yang ditunjukan untuk mengetahui visi dan misi.

 

Kemudian Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei, pukul 13.00 s.d. 18.00 WIB. Selanjutnya, pada hari Selasa, 21 Mei Komisi III  melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi terhadap empat nama Cakim Agung. 

 

"Berdasarkan pendapat dan pandangan dari 10 fraksi yang hadir, rapat pleno komisi III DPR RI memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap empat Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial,"jelasnya.

 

Adapun, keempat calon hakim agung yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada 20-21 Mei 2019 adalah R. Ridwan Mansur (Wakil ketua Pengadilan Tinnggi Bangka Belitung, Kamar Perdata), Matheus Samiaji (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kamar perdata), Cholidul Azhar (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sukawesi Tenggara, Kamar Agama) dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak, Kamar Tata Usaha Negara). (rnm/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Cabut Segera RUU HIP dari Prolegnas
17-07-2020 / PARIPURNA
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyatakan dengan tegas agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dapat segera dicabut...
Anggota DPR Minta RUU PKS Dipertahankan dalam Prolegnas 2020
17-07-2020 / PARIPURNA
Paripurna DPR RI resmi menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. Dari 50...
Paripurna DPR Tetapkan 20 Calon Anggota BPKN
17-07-2020 / PARIPURNA
Rapat Paripurna ke-19 mengesahkan penetapan 20 Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan...
DPR Beri Catatan Penanganan Covid-19
16-07-2020 / PARIPURNA
DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan kunjungan kerja,...