Baleg Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang

13-06-2019 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Jaka/jk

 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, mandeknya pembahasan beberapa undang-undang yang belum selesai disebabkan oleh pemerintah yang tidak hadir saat pembahasan di DPR. Pembahasan undang-undang tidak bisa dibahas secara sepihak, harus melibatkan pemerintah. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat Baleg membahas penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

"Padahal kalu kita mau jujur, hampir 80 persen undang-undang tidak selesai karena pemerintah tidak datang dalam pembahasan. Ini harus kita tegaskan, supaya landasan hukumnya bagus, dan kita ada dasar, sebagai DPR untuk menyampaikan kepada publik," jelas Supratman, di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

 

Meskipun demikian, Supratman menyampaikan, Baleg akan membuat aturan terbaik agar kebuntuan dalam pembahasan undang-undang bisa diselesaikan melalui dasar hukum yang legal. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin membuat rancangan undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah deadlock pembahasan undang-undang yang ada di DPR," ujarnya.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengungkapkan, bahwa pembahasan undang-undang sampai pengembilan keputusan itu semestinya melibatkan semua unsur kekuatan politik yang ada, baik pemerintah, DPR, pimpinan partai yang diwakili oleh fraksi yang ada di DPR. 

 

"Kita beritikad baik, dengan kita menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-Undangan. Saya yakin nanti akan membatasi, sehingga keputusan politik yang sifatnya krusial itu bisa dipikirkan oleh fraksi dan pimpinan partai politik," papar Supratman. (eko/es) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Apresiasi Pemerintah Beri Kewenangan Pemda
06-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengingatkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Panja Cipta Kerja jangan...
Pembahasan RUU Ciptaker Harus Substantif dan Tidak Retorika
05-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI Arteria Dahlan mengingatkan dalam membahasa RUU Cipta Kerja (Ciptaker),pemerintah harus mengerjakannya secara cermat, penuh kehati-hatian...
Rekonstruksi Pasal di RUU Cipta Kerja yang Bertentangan dengan UUD
04-08-2020 / BADAN LEGISLASI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas meminta kepada Pemerintah agar merekonstruksi beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)...
Baleg Bahas DIM Bab III RUU Ciptaker
28-07-2020 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melanjutkan pembahasan maraton Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kali ini membahas daftar investarisasi...